Boediono Jadi Tersangka Kasus Century, Mahfud MD Tak Tega Melihatnya


Foto: Tribunnews

SURATKABAR.ID – Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu yang lalu memberi perintah kepada KPK agar menetapkan Boediono, mantan Wakil Presiden, untuk menjadi tersangka dalam kasus Century.

Atas perihal ditetapkannya Boediono sebagai tersangka itu, Ahli Hukum Tata Negara yang juga merupakan teman Boediono, Mahfud MD, mengungkap bahwa ia merasa sedih lantaran melihat sang rekan kali ini tengah menghadapi kasus tersebut.

“Saya sih teman baik sama pak Boediono, sedih juga saya melihatnya, nggak sampai hati saya melihatnya di TV beliau tampil diumumkan dan gambar lamanya itu dikeluarkan lagi,” ujar Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut ketika ditemui Kamis (12/4/2018), seperti dilansir dari Tribunnews.com.

Menurut Mahfud, Boediono di matanya selama ini adalah sosok seseorang yang baik. Ia pun tak pernah melakukan suatu hal yang bersifat merugikan orang lain, seperti contohnya tindakan korupsi.

“Secara substansial saya melihatnya Boediono tidak melakukan kesalahan, tapi terjebak dalam kelalaian karena tugas, dimana dia harus memutuskan sesuatu dalam waktu terdesak,” sambungnya.

Baca juga: Mahfud MD Kagumi Sosok TGB dan Siap Mendukungnya Maju di Pilpres 2019

Kendati demikian, sang ahli hukum tata negara tersebut juga menambahkan, soal dijatuhkannya penetapan terhadap Boediono telah sesuai dengan prosedur yang memang berlaku.

“Secara prosedur penetapan itu nggak ada yang salah dan memang begitu, pengadilan boleh ataupun kpk boleh memutuskan,” ucapnya.

Diketahui, Mahkamah Agung kini masih tengah melakukan kajian atas putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di mana hal itu terkait dengan permintaan kepada KPK agar menetapkan Boediono selaku mantan Wakil Presiden sebagai tersangka kasus Bank Century.

Menurut penilaian Mahkamah Agung putusan itu terhitung baru dalam putusan praperadilan, sehingga masih dilakukan kajian atas putusan tersebut oleh mereka.

Mengenai tentang perintah PN Jaksel apakah harus dilaksanakan segera oleh KPK, menurut penilaian Mahkamah Agung haruslah KPK yang mengurus hal tersebut. Pasalnya, mereka harus berhati-hati dalam melakukan proses penetapan tersangka.