Hati-Hati Kritik DPR, Sekarang Berisiko Ditindak Secara Hukum


Foto: CNN Indonesia

SURATKABAR.ID – Ada catatan penting dari pengesahan revisi untuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) di dalam sidang paripurna. Salah satunya yakni tentang kewenangan tambahan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Fungsi kewenangan MKD menjadi penambahan terkait pencegahan, pengawasan dan juga penindakan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 121A. Adapun tugas MKD yang telah diatur dalam Pasal 122 ikut bertambah, jika tadinya empat poin kini menjadi 14 poin.

Dari sejumlah tambahan kewenangan, poin (k) di dalam pasal 122 terbilang poin yang krusial. Beleid poin k pasal tersebut menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 121A, MKD bertugas untuk mengambil langkah hukum dan atau langkah lainnya terhadap perseorangan, kelompok orang, atau juga badan hukum yang telah merendahkan kehormatan DPR dan juga anggota DPR.

Sehingga, siapapun yang memberi kritikan atas DPR dapat dijerat hukum. MKD nantinya dapat memanggil seseorang yang sudah melakukan penghinaan pada DPR ataupun anggota, dan juga melakukan penyelidikan, hingga membuat keputusan.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Lukman Edy juga sempat memberi penjelasan, hal tersebut adalah bagian dari tambahan kewenangan yang dipunyai MKD setelah revisi UU MD3.

“Nah kami menitipkan sebuah tanggung jawab pada MKD bukan saja menjaga kehormatan lembaga, tapi juga menjaga kehormatan anggota DPR. Itu isunya,” kata Lukman di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (9/2), seperti dilansir dari CNNIndonesia.com.

Kata Lukman, nantinya MKD bisa memanggil seseorang yang telah melakukan penghinaan terhadap DPR atau anggota, lalu melakukan penyelidikan, hingga membuat keputusan.

“Misalnya menebarkan fitnah, black campaign, itu juga kami kasih tanggung jawab pada MKD sebagai lembaga yang menjaga kehormatan,” ujarnya.

Penambahan kewenangan tersebut dianggap sejumlah pihak berpotensi menjadikan DPR lembaga yang bersifat antikritik. Padahal, kini banyak anggota dewan yang sering melontarkan kritik, termasuk juga ketika menanggapi tentang pasal penghinaan presiden beserta wakil presiden yang oleh pemerintah akan dihidupkan kembali di dalam revisi KUHP.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah merupakan salah satu anggota dewan yang kerap mengkritik niatan untuk menghidupkan kembali pasal penghinaan presiden dan juga wakil presiden. Legislator yang sempat dipecat oleh PKS tersebut tidak menyetujui rencana untuk menghidupkan kembali pasal yang telah ditujukan untuk menjaga marwah beserta nama baik presiden dan juga wakil presiden.

“Kalau pasal itu hidup, sama dengan presiden itu menganggap dirinya penjajah dan rakyat itu dijajah,” kata Fahri lewat pesan singkat, Rabu (7/2).

Di dalam pembahasan tingkat Timus RKUHP, ayat (1) pasal 239 RKUHP disebutkan bahwa setiap orang yang menghina Presiden atau Wakil Presiden di muka umum, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV (Rp500 juta).

Sedangkan, disebutkan dalam ayat (2), tidak merupakan penghinaan apabila perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan jelas untuk tujuan kepentingan umum ataupun pembelaan diri.