Duh! Defisit Membengkak, BPJS Wacanakan Tidak Biayai 8 Penyakit Ini 


SURATKABAR.IDDefisit yang terus membengkak membuat penyelenggara jaminan kesehatan nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berencana untuk mengurangi manfaatnya. Dengan demikian, biaya pengobatan beberapa penyakit dengan biaya tinggi tidak akan ditanggung lagi oleh pihak mereka.

Mengutip reportase JawaPos.com, Minggu (26/11/2017), wacana ini praktis mendapat kritik dari dr Slamet Budiarto, selaku Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) DKI Jakarta. Bahwa BPJS Kesehatan berencana mengurangi manfaat, salah satunya dengan cost-sharing biaya pengobatan, itu sah-sah saja. Namun, cost-sharing tidak boleh diberlakukan untuk biaya pengobatan penyakit katastropik yang mengancam nyawa.

“Filosofi JKN adalah jangan sampai orang sakit bisa meninggal karena gak punya uang,” tandas Slamet.

Cost-sharing seharusnya untuk nonkatastropik. Ibaratnya, flu saja sudah dibawa ke rumah sakit,” demikian ia menambahkan.

Baca juga: Waspadai Warna Kotoran Telingamu, Berbagai Kondisi Kesehatan Ini Bisa Jadi Sedang Mengintaimu

Solusi Alternatif

Dr Slamet Budiarto menuturkan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan BPJS Kesehatan untuk mengurangi klaim biaya pengobatan. Salah satunya aturan pelaksanaan prosedur Caesar.

Seperti diketahui, selama ini tak sedikit pasien yang seharusnya bisa melahirkan dengan normal namun malah meminta prosedur Caesar dengan berbagai tujuan. Salah satunya, hanya karena mereka ingin anaknya lahir pada tanggal cantik.

Padahal, prosedur Caesar menghabiskan banyak obat dan tindakan medis. Otomatis tindakan itu menelan biaya lebih banyak.

“Pasien bebas memilih Caesar karena tidak ada cost-sharing di situ,” tegasnya.

Slamet menyebutkan, pengobatan penyakit ringan yang tak seharusnya dilakukan di rumah sakit juga menyedot biaya yang cukup besar. Hal itulah yang harus ditekan BPJS Kesehatan.

8 Penyakit yang Kena Cost-Sharing

Secara harfiah, defisit adalah kekurangan dalam kas keuangan yang umumnya terjadi ketika suatu organisasi memiliki pengeluaran lebih banyak daripada penghasilan.

Dalam konteks ini, Defisit BPJS Kesehatan memang sudah sangat mencemaskan. Tahun 2017 merupakan tahun keempat JKN pengganti Askes itu mengalami defisit hingga Rp 9 triliun. Kondisi inilah yang mendorong mereka melontarkan wacana cost-sharing beberapa penyakit kronis saat rapat dengar pendapat dengan DPR pada Kamis (23/11/2017).

Rencananya, cost-sharing diberlakukan untuk delapan penyakit. Yakni jantung, kanker, gagal ginjal, stroke, talasemia, sirosis, leukemia, dan hemophilia. Menurut BPJS Kesehatan, 8 penyakit tersebut menjadi penyebab begitu besarnya defisit lantaran pengobatan berlangsung lama.

Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek sempat menuturkan bahwa pembiayaan untuk pasien gagal ginjal selama ini sudah mencapai Rp 2,3 triliun.

Ada pun Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat mengungkapkan, cost-sharing 8 penyakit tersebut masih sebatas wacana.

“Ini hanya gambaran dan referensi akademik untuk diketahui perbandingan dengan kondisi negara lain,” urainya saat dihubungi Sabtu (25/11/2017).

Di beberapa negara yang memberlakukan JKN, cost-sharing dilakukan untuk membiayai pengobatan penyakit yang memerlukan perawatan medis lama dan berbiaya tinggi. Rencananya, cost-sharing tersebut berlaku bagi peserta dari golongan mandiri.

“Pada rapat dengar pendapat di Komisi IX DPR Kamis lalu, BPJS Kesehatan diminta memaparkan bagaimana negara lain membiayai penyakit katastropik,” urainya.

Opsi Penyelesaian

Wakil Ketua Komisi IX Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan, dalam rapat dengar pendapat antara komisinya dan BPJS serta Kementerian Kesehatan, muncul beberapa opsi untuk menyelesaikan masalah defisit yang dialami BPJS Kesehatan. Menurut dia, ada empat opsi yang diusulkan.

Baca juga: Miris! 7 Fakta Ini Buktikan Manusia Menghancurkan Bumi, Nomor 6 dan 7 Terjadi di Indonesia

  • Pertama, mengurangi manfaat. Jadi, tidak semua pelayanan di-cover BPJS Kesehatan. “Ada yang tidak dibiayai,” ujarnya.
  • Kedua, menaikkan iuran. Contohnya, dari Rp 25 ribu menjadi Rp 35 ribu.
  • Ketiga, mencari pembiayaan lain. Muncul wacana, pembiayaan kesehatan akan diambilkan dari cukai rokok. Sebanyak 5 persen dari pendapatan cukai rokok akan dimanfaatkan untuk membiayai kesehatan. Namun, usul itu masih menjadi perdebatan. Sebab, tidak etis jika biaya kesehatan ditutup dari sumber yang dinilai tidak baik. “Rokok kan tidak baik,” imbuhnya.
  • Keempat, Saleh melanjutkan, adalah cost-sharing, dimana tidak semua biaya kesehatan ditanggung BPJS. Ada sebagian yang harus ditanggung masyarakat. Cost-sharing itu sebenarnya hampir sama dengan mengurangi manfaat.
Loading...