Curiga KPK Bayar Advokat, Pengacara Setya Novanto Tegaskan Sudah Kantongi Bukti Penting


SURATKABAR.ID – Fredrich Yunadi selaku pengacara tersangka kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), Setya Novanto, menuding sejumlah advokat yang melaporkan dirinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan upah dari lembaga anturasuah tersebut.


Tak tanggung-tanggung, ia juga menuding pihak yang melaporkannya dan Novanto merupakan advokat abal-abal. Namun tudingan yang ia keluarkan bukannya tanpa alasan. Fredrich menegaskan sudah mengantongi sejumlah bukti terkait hal tersebut, seperti yang diwartakan Kompas.com.

“Dalam hal ini mereka itu patut dicurigai. Mereka ini advokat, atau abal-abal, atau orang yang disuruh, dibayar oleh KPK. Ya, jelas dong. Saya punya bukti mereka itu mantan-mantan yang pernah berurusan sama KPK semua,” tukas Fredrich dengan tegas, dikutip dari laman Kompas.com, Selasa (14/11/2017).

Fredrich yang merupakan Wakil ketua Dewan Penasehat Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) mengaku dirinya sama sekali tidak mengenal nama-nama advokat yang melaporkannya ke KPK. Bahkan menurutnya, para advokat tersebut sama sekali tidak mengerti dunia hukum.

Baca Juga: Menohok! Begini Komentar Once Tentang Ahmad Dhani yang Terjun ke Dunia Politik

Latar belakang yang membuat Fredrich mencurigai adanya aksi bertentangan dengan hukum adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 26/PUU-XI/2013 atas uji materi pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, di mana seorang advokat mendapat jaminan perlindungan ketika melaksanakan tugas.

“Advokat begitu menerima kuasa baik secara tertulis maupun lisan, dia tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Tanya mereka, mengerti enggak,” tandas Fredrich yang mengaku tidak akan melaporkan balik para advokat tersebut.

“Siapapun yang mau melaporkan, hak yang bersangkutan. Tapi pihak yang menerima laporan kalau memproses itu, kan akan mendapat imbalan hukum, kan. Berarti kan, dalam hal ini kami kenakan pasal 421 KUHP. Iya dong, (KPK). Jelas, dong. Pasal 421 kan, penyalahgunaan kekuasaan,” tambahnya.

Sebelumnya, Senin (13/11), sekelompok orang dari Perhimpunan Advokat Pembela Komisi Pemberantasan Korupsi (PAP-KPK) melaporkan Ketua DPR RI Setya Novanto atas dugaan menghalangi jalannya penyidikan tindak pidana korupsi proyek e-KTP.

Baca Juga: Dicerca Rumor Pernikahan dengan Umi Pipik, Begini Jawaban Pedas Sunu Eks Matta Band

Bukan hanya Novanto. PAP-KPK juga turut melaporkan dua pengacara dari Ketua Fraksi Partai Golkar tersebut, yakni Fredrich Yunadi dan Sandy Kurniawan. Plt Sekjen DPR RI Damayanti menjadi pihak terakhir yang juga dilaporkan oleh PAP-KPK.

“Kami lihat dari berbagai manuver atau alasan yang disampaikan oleh Setya Novanto, atau oleh pengacaranya, atau oleh Sekjen DPR, langkah-langkah yang diambil terkait dengan panggilan KPK ini sudah sampai pada tingkat sengaja untuk menghambat (kasus e-KTP),” jelas salah seorang advokat PAP-KPK, Petrus Selestinus, ketika ditemui di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (13/11).

Komentar

komentar


Berita Terpopuler