Geger! Jokowi Didesak Segera Ganti Panglima TNI. Ada Apa?



SURATKABAR.ID – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didesak untuk mempercepat pergantian Panglima TNI oleh sejumlah lembaga sosial yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil.

Bahkan, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Imparsial, Elsam, Kontras, Setara Institut, HRWG, Institut Demokrasi, Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Lingkar Madani Indonesia ini mengadakan media briefing untuk menyuarakan pendapat mereka.

Dalam kegiatan bertema “Urgensi Pergantian Panglima TNI” itu, mereka mengemukakan tiga alasan mengapa Jokowi perlu segara melakukan pergantian Panglima TNI.

“Kami memandang sudah semestinya Presiden Jokowi untuk segera melakukan proses penggantian Panglima,” ujar Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri, di Kantor Imparsial, Jalan Tebet Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (12/11/2017), dilansir detik.com.

Baca juga: Terekam Kamera Sedang Menyapu dan Memasak, Anak Gadis Anggota DPR RI Jadi Sorotan

Alasan pertama terkait dengan Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 pergantian Panglima TNI membutuhkan persetujuan DPR. Untuk itu, pergantian perlu dilakukan secepat mungkin agar nantinya DPR tak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan.

“Dengan pengajuan nama calon Panglima TNI baru sebagai pengganti Gatot Nurmantyo dari sekarang tentu akan memberikan keleluasaan bagi DPR untuk mencermati dan memeriksa profil kandidat sebelum memberi keputusan,” jelas Gufron.

Alasan kedua adalah adanya ruang bagi masyarakat sipil untuk ikut mencermati sosok kandidat calon Panglima TNI. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil, masukan dari publik dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Presiden.

“Ketiga, semakin cepat proses pergantian Panglima TNI dilakukan akan sedikit banyak membantu memperlancar proses transisi manajerial organisasi di dalam tubuh Mabes TNI,” lanjut Gufron.

Menurut Gufron, Presiden juga harus serius mencermati setiap calon kandidat Panglima TNI yang akan menggantikan posisi Jenderal Gatot Nurmantyo. Selain itu, pergantian ini juga harus dijadikan sebagai langkah untuk membangun TNI yang profesional.

“Proses pergantian Panglima TNI oleh Presiden tidak boleh dilepaskan dari kerangka untuk membangun sektor pertahanan Indonesia yang kuat dan modern ke depan, serta kepentingan melanjutkan agenda reformasi sektor keamanan,” imbuh Peneliti Setara Institut Indra Listiantara.

Komentar

komentar


Berita Terpopuler