Jokowi Minta Hentikan Proses Hukum Pimpinan KPK Jika…



SURATKABAR.ID – Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepolisian yang beredar dan ditujukan untuk pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, mendapat tanggapan dari Presiden Joko Widodo.

Menurut Presiden Jokowi, dirinya menjelaskan kalau tidak masalah soal proses hukum kepolisian itu. Presiden Jokowi tak mempermasalahkan persoalan tersebut.

Walaupun begitu, apabila tidak ditemukan adanya bukti yang kuat, Presiden Jokowi meminta supaya proses hukum terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo dan Saut Situmorang dihentikan oleh pihak kepolisian. Hal ini ditegaskannya dalam pernyataan yang dilontarkannya sendiri.

Baca juga: Geger! Perempuan Muslim Ini Nyanyikan Ave Maria di Gereja, Netizen Ribut

“Jangan sampai ada tindakan yang tidak berdasarkan bukti dan fakta. (Kalau tidak ada bukti) saya sudah minta dihentikan,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (10/11/2017) seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Namun, Presiden Jokowi mengatakan perihal terkait hubungan antara Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi pada waktu belakangan ini setelah munculnya SPDP itu, semuanya tetap baik-baik saja hingga sejauh ini.

“Hubungan KPK dengan Polri baik-baik saja,” kata Presiden Jokowi.

Seperti diketahui, KPK mendapat tuduhan dari tim kuasa hukum, di mana tim kuasa hukum menuduh KPK membuat serta menggunakan surat palsu, dan juga menuduh telah menyalahgunakan kewenangan.

Baca juga: Mengharukan, Ternyata Ada Pahlawan Jepang yang Gugur Bela Indonesia Saat Lawan Belanda, Ini Sosoknya

Pihak Polri juga sudah menerbitkan SPDP yang ditujukan kepada para pimpinan serta penyidik KPK.

Adapun surat tersebut ditandatangani oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Herry Rudolf Nahak, pada Selasa (7/11/2017), seperti dilansir dari Tribunnews.com.

Pada surat tersebut tercantum nama Agus Rahardjo dan Saut Situmorang sebagai terlapor.

Mengenai pasal yang dikenakan terhadap keduanya ialah Pasal 263 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 serta Pasal 421 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan wewenang.

Komentar

komentar


Berita Terpopuler