Pernah Dituduh Melanggar HAM, Begini Curhat Wiranto



SURATKABAR.ID – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengaku bahwa ia pernah jadi korban dari ketidakpastian hukum. Dirinya mengungkapkan hal tersebut lantaran karena memang pernah dituduh oleh sejumlah pihak terlibat dalam kasus dugaan pelanggaran HAM berat.

“Kita belum pernah mengenal pelanggaran HAM berat, kriterianya tidak ada, undang-undang tidak ada, tapi dituduh sebagai pelanggaran HAM berat,” kata Wiranto di Jakarta, Selasa (7/10) seperti dikutip dari cnnindonesia.com.

Selama ini nama Wiranto memang kerap dihubungkan dengan beberapa kasus terkait dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Di antaranya seperti kasus kerusuhan pasca jajak pendapat di Timor Timur, lalu juga kerusuhan yang pecah pada 1998.

Baca juga: Kalau Setnov Jadi Tersangka Lagi, Pengacara Bakal Pidanakan KPK

“Sebenarnya ada satu hal yang menyedihkan tatkala kita belum punya undang-undang, belum punya hukum, tapi harus menjalani tuduhan seperti itu, akhirnya kita buru-buru buat satu undang-undang baru yang mengatur pelanggaran HAM berat,” ujar Wiranto.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah hukum yang memuat penjelasan serta kriteria seputar pelanggaran HAM berat. Dijelaskan pada pasal 7, yang meliputi pelanggaran HAM berat ini adalah kejahatan genosida serta kejahatan terhadap genosida.

Akan tetapi, eks panglima ABRI tersebut menilai bahwa penjelasan terkait pelanggaran HAM berat yang ada dalam undang-undang itu masih belum jelas hingga sekarang. Karena, menurut Wiranto, antara HAM berat dan biasa masih belum ada perbedaan yang benar-benar jelas.

Sulit Menuntaskan Kasus

Diakui oleh Wiranto bahwa dirinya sulit dalam menyelesaikan berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Padahal untuk saat ini sudah banyak aktivis yang mendesak agar kasus tersebut segera diselesaikan.

“Misalnya petrus, penembakan misterius tahun 1982 oleh Presiden Soeharto, selesaikan, itu pelanggaran HAM berat utang pemerintah, saya katakan yang diperintahkan sudah mati, yang ditembak sudah mati, bagaimana menyelesaikannya,” kata Wiranto.

Baca juga: Skema Pensiun Bakal Berganti, Masih Berminat Jadi PNS?

Seperti juga kasus Wasior, Papua, kasus ini diduda masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat. Menurut Wiranto, perlu dilakukan autopsi kepada para korban untuk membuktikan, agar bisa didapatkan bukti yang kemudian digunakan untuk mengusut kasus itu. Tetapi, di Papua hukum adatnya tak mengizinkan autopsi.

“Kalau diautopsi adat mengatakan jangan, arwahnya sudah tenang di sana,” jelasnya.

Wiranto mengungkapkan, agar kasus dugaan pelanggaran HAM berat itu bisa diselesaikan, maka harus ada bukti.

“Kalau enggak ada bukti, enggak ada tuduhan, lagi-lagi dibilang pemerintah enggak serius, pemerintah kurang berperan,” pungkas Wiranto.

Komentar

komentar


Berita Terpopuler