Kalau Setnov Jadi Tersangka Lagi, Pengacara Bakal Pidanakan KPK



SURATKABAR.ID – Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, mengancam dirinya akan memidanakan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi jika kliennya ditetapkan lagi menjadi tersangka.

“Mungkin saya ajukan praperadilan. Saya bisa pidanakan mereka (pimpinan KPK),” kata Fredrich di kantornya, di Gandaria, Jakarta Selatan, Selasa (7/11/2017) seperti dikutip dari Kompas.com.

Menurutnya penetapan KPK tidak berdasarkan pada ketentuan KUHAP terkait Novanto yang menjadi tersangka dalam kasus proyek pengadaan e-KTP. Itu karena saksi yang hadir tidak melihat maupun mendengar secara langsung tentang tindak pidana korupsi tertuduh itu.

Baca juga: Skema Pensiun Bakal Berganti, Masih Berminat Jadi PNS?

Lebih lanjut ia mengatakan, untuk mengumpulkan bukti, selama ini KPK telah bekerja sama dengan Federal Bureau Investigation (FBI).

Fredrich menyebut hal itu tidak sah, sebab di antara kedua lembaga itu belum ada mutual legal asistance (MLA).

“Ini, kan, masalahnya seperti jadi balas dendam pribadi. Di antara sekian yang ditetapkan sebagai tersangka saksi, yang dicekal di imigrasi hanya Pak Setnov (Seta Novanto). Ini berarti sentimen pribadi, ada permainan politik,” imbuhnya.

Fredrich pun sebelumnya membantah bahwa ada surat pemberitahuan untuk dimulainya penyidikan (SSPDP) dari KPK untuk kliennya, yang dikirimkan padanya.

Sebelumnya, diketahui beredar SPDP atas nama Setya Novanto pada Senin (6/11/2017).

“Saya tidak pernah menerima SPDP yang dimaksud, belum pernah melihat dan membaca sebagaimana yang diedarkan teman-teman media,” kata Fredrich lewat pesan singkat ketika dikonfirmasi, Selasa (7/11/2017).

Menurutnya, beredarnya SPDP itu merupakan hoaks atau berita bohong. Ia pun mengutip pernyataan di media massa dari Juru Bicara KPK Febri Diansyah yang menyebutkan bahwa belum ada konfirmasi tentang kebenaran isi SPDP tersebut.

“Dengan ada bantahan dari juru bicara KPK terbukti itu hanya hoaks,” kata Fredrich.

Sebelumnya beredar SPDP bernomor B-619/23/11/2017 berkop surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan tanggal 3 November 2017 yang tertulis ditujukan kepada Novanto.

Baca juga: Mengkhawatirkan! Prostitusi Pelajar di Nunukan Kian Menjamur

Disebutkan dalam surat SPDP itu, penerbitan SPDP tersebut salah satu dasarnya adalah surat perintah penyidikan nomor Sprin.Dik-113/01/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017.

Diterangkan dalam surat tersebut, penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan KTP elektronik tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 telah dimulai pada Kemendagri.

Disebutkan dalam surat tersebut, tertulis tindak pidana korupsinya diduga dilakukan oleh Novanto bersama-sama dengan Anang Sugiana Sugihardjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Dirjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri dan rekan-rekan.

Komentar

komentar


Berita Terpopuler