Fahri Hamzah Minta Jokowi dan Anies Baswedan Lakukan Ini Terkait Reklamasi



SURATKABAR.ID – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengusulkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) berdiskusi secara dengan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno perihal kelanjutan proyek reklamasi teluk jakarta.

Menurut Fahri, hal tersebut bertujuan agar tidak ada kecurigaan. Pasalnya, di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri sebelumnya telah ada kasus korupsi berkaitan dengan mega proyek reklamasi tersebut.

Oleh karena itu, dengan melanjutkan reklamasi maka akan berpotensi menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat.

“Ada baiknya presiden bersabar sedikit untuk menunggu pelantikan gubernur dan wakil gubernur baru lalu panggilah gubernur kan anak buahnya presiden juga,” kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/10/2017), dikutip dari kompas.com.

Politisi kelahiran Nusa tenggara Barat tersebut bisa memahami tentang langkah pemerintah terkait reklamasi tersebut.

“Kita tahu pemerintah punya persoalan uang dan investasi. Sedang kepepet,” kata dia.

Baca Juga: Anies Baswedan Kini Ogah Komentar Soal Reklamasi Teluk Jakarta

Meski demikian, Fahri mengingatkan mengenai dampak yang bakal terjadi jika proyek tersebut dilanjutkan. Terutama mengenai berkembangnya pendapat di masyarakat perihal potensi-potensi permasalahan jika reklamasi tersebut terus dilanjutkan.


Ia juga mengingatkan Anies dan Sandi mengenai janji selama kampanye. Fahri memberikan penegasan mengenai janji Anies perihal penolakan terhadap reklamasi teluk Jakarta.

“Dia punya janji kampanye. Janji kampanye itu kalau tidak dilaksanakanan masuk pada pasal kebohongan publik. Karena salah satu pasal kebohongan publik adalah orang tidak melaksanakan janji kampanye, gitu,” kata Fahri.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati menyebutkan jika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut B Panjaitan telah menandatangani surat keputusan untuk mencabut moratorium reklamasi teluk Jakarta.

Baca Juga: 7 Kebohongan Adegan di Film Dewasa, Tapi Terlanjur Dianggap Nyata oleh Banyak Orang

“Moratorium dari Pak Menko Maritim Alhamdulillah sudah ditandatangani, tanggal 5 Oktober malam. Intinya itu mencabut. Kan yang lalu Pak Menko Maritim sudah pernah mengeluarkan surat (moratorium) ya. Nah itu dicabut,” ujar Tuty di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (6/10/2017).

Loading...

Komentar

komentar