Moratorium Reklamasi Dicabut, Fahri Hamzah Kasih Peringatan ke Jokowi


SURATKABAR.ID – Terkait pencabutan penghentian sementara (moratorium) pembangunan 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta yang ditanggapi dengan enteng oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), menuai komentar pedas dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.


Dihimpun oleh Tribunnews.com, Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa sebaiknya Presiden Jokowi tak boleh lepas tangan menangani hal tersebut. Ia juga meminta agar Jokowi tidak sebelah mata memandang moratorium dengan menganggapnya hanya kasus yang remeh.

“Ya itulah yang saya bilang, presiden jangan menganggap ini kasus kecil, yah. Padahal presiden itu banyak kasus kecil yang dia ikut-ikutan. Tapi kalau ini kan besar seutuhnya karena ini menyangkut isu utama,” tukas Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/10), seperti yang dikutip dari laman Tribunnews.com, Rabu (11/10/2017).

Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan bahwa sejatinya tidak sedikit warga yang menantikan bagaimana Jokowi menyikapi hal tersebut. Menurutnya, kasus pencabutan moratorium reklamasi harus dilihat dari komitmen pemerintah terkait prespektif maritim.

Baca Juga: Mengaku Kesehatannya Membaik dan Sudah Mulai “Ngantor”, Ini Curhatan Setya Novanto

“Dengan kajian yang tidak merugikan lingkungan tidak merugikan manusia, yah, silakan aja. Tapi ini kan, jelas ada kerugian lingkungan dan lain-lain yang sudah muncul maka itu yang jadi masalah. Maka itu yang saya bilang, omongan dulu ini baik selesaikan dan datang dengan keyakinan yang mantap,” tambahnya.

Seperti yang diketahui sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Panjaitan menilai agar semua pihak dapat menerima keputusan adanya pencabutan moratorium. “Nggak ada (komentar), sudah saya teken kemarin. Ya udah itulah (reklamasi tetap dilanjutkan),” tukas Luhut Panjaitan di Medan, Jumat (6/10).

Selain itu menurutnya, Pemprov DKI Jakarta harus menerima keputusan tersebut. Ia menilai jika pencabutan moratorium sudah melalui kajian. Tak hanya ahli dari ITB, namun kajian tersebut juga dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) beserta kementerian terkait.

Nggak ada negosiasi. Semua itu ketuanya Pak Ridwan, ketua Alumni ITB, yang membuat kajian itu. Ada (ahli dari) Jepang, ada Korea, ada Belanda. Jadi mau apa lagi?” tukas Luhut lebih lanjut.


Loading...

Komentar

komentar