Terkuak, Dua Kasus Korupsi Ini Menjerat Politikus PDIP Sebagai Tersangka



SURATKABAR.ID – Ketua DPRD Kota Malang Moch Arif Wicaksono (MAW) telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam dua kasus korupsi sekaligus, MAW diduga terlibat dalam pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015 dan penganggaran kembali pembangunan Jembatan Kedungkandang, seperti dikutip dari Republika.co.id, Sabtu (12/8/2017).

APBD-P Pemkot Malang, Rp 700 Juta

“Kasus pertama, MAW diduga menerima suap dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Jarot Edy Sulistyono (JES) terkait pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015. Diduga MAW menerima uang sejumlah Rp 700 juta,” beber Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, saat konferensi di gedung KPK, Jakarta, Jumat (11/8/2017) kemarin.

Sebagai pemberi, JES dijerat pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 64 kuhp jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.

Sedangkan sebagai penerima, MAW disangkakan Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca juga: Lion Air Tinggalkan 120 Penumpang di Tarakan, Siapa yang Salah?

Pembangunan Jembatan Kedungkandang, Rp 250 Juta

Adapun pada kasus kedua, MAW diduga menerima suap dari Komisaris PT ENK, Hendarwan Maruszaman (HM), terkait penganggaran kembali proyem pembangunan Jembatan Kedungkandang dalam APBD Pemkot Malang Tahun Anggaran 2016 pada tahun 2015.

“Diduga MAW menerima Rp 250 juta dari proyek sebesar Rp 98 miliar yang dikerjakan secara multiyears tahun 2016-2018,” ungkap Febri.

Sebagai penerima, MAW dijerat Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


Sementara sebagai pemberi, HM disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 64 KUHP jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.

Penggeledahan Penyidik dan Barbuk

Mengenai penyidikan kedua perkara tersebut, Febri menuturkan bahwa penyidik sudah sejak Rabu (9/8/2017) hingga Jumat (11/8/2017) menggeledah sejumlah tempat yakni kantor Wali Kota, kantor PUPPB, rumah tersangka JES, rumah tersangka MAW, rumah dinas MAW, dan Kantor Penanaman Modal Kota Malang.

Dilanjutkan pada Kamis (10/8/2017), di dua lokasi antara lain kantor DPRD Malang, rumah Dinas Wali Kota dan rumah pribadi Wali Kota. Hari ini penyidik melanjutkan penggeledahan di kantor Bappeda dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Malang,” bebernya lagi.

Febri menambahkan, penyidik menyita dokumen serta barang elektronik di antaranya handphone sejumlah pejabat Pemkot Malang, DPRD Malang, dan pejabat pengadaan.

Baca juga: Menteri Susi Polisikan Ketua Organisasi Nelayan, Ada Apa?

Selain itu, penyidik juga mengamankan barang bukti lainnya berupa uang dalam beberapa pecahan mata uang, yaitu Rp 20 juta, 955 dolar Singapura, dan 911 ringgit Malaysia dari rumah dinas MAW. Demikianlah hasil dari penggeledahan tersebut.

Ketua DPRD Kota Malang Moch Arif Wicaksono (MAW) tersebut telah mengundurkan diri dari jabatannya sejak Kamis (10/8/2017), setelah ditetapkan sebagai tersangka.

Loading...

Komentar

komentar


Berita Terpopuler