Pemerintah Hendak Keluarkan SKB untuk Bina Mantan HTI, Begini Cendekiawan Muslim Menanggapinya



SURATKABAR.ID – Status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada Rabu (19/7/2017) sudah dicabut oleh pemerintah. Dengan demikian telah HTI resmi dibubarkan. Kini, pemerintah berencana menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Peringatan dan Pembinaan Terhadap Mantan Anggota HTI. Namun, Azyumardi Azra yang merupakan seorang cendekiawan muslim menyebutkan SKB itu tak perlu dikeluarkan karena beberapa alasan.

Sebelumnya, pemerintah berencana menerbitkan SKB tersebut sebagai imbauan kepada kementerian/lembaga agar melakukan pembinaan terhadap mantan anggota HTI, demikian sebagaimana diwartakan kembali dari laporan Kompas.com, Sabtu (12/8/2017).

Serahkan ke Masyarakat

“Jadi pemerintah tidak usah terlalu jauh ke situ. SKB itu tidak perlu. Kalau soal (pembinaan) itu diserahkan saja kepada masyarakat, civil society dan ormas-ormas yang ada,” demikian Azyumardi menguraikan alternatif lain di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Jumat (11/8//2017) kemarin.

Ia melanjutkan, bila masyarakat dilibatkan, mantan anggota HTI bisa dibina melalui kegiatan-kegiatan sosial dan politik yang ada.

Baca juga: Geger! Cangkir Siswa di Sekolah Dasar Ini Dilabeli ‘Murid Islam’ dan ‘Murid Bukan Islam’  

Sertakan dalam Kegiatan Sospol dan Keagamaan

“Jadi ikut menyertakan mereka (mantan anggota HTI) dalam kegiatan sosial politik atau keagamaan yang ada. Jadi, SKB terlalu jauh. Terlalu jauh negara ikut campur,” tutur mantan rektor UIN Jakarta tersebut.

“Saya kira kalau sudah dilakukan pembubaran ya sudah pemerintah sudah cukup di situ saja. Setelah itu silakan serahkan kepada masyarakat untuk mengawasi, atau apapun istilahnya,” tutup Azyumardi.

Seperti diketahui, SKB saat ini masih digodog di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Finalisasi SKB itu saat ini tinggal menunggu tanda tangan tiga menteri, yakni Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly, serta Jaksa Agung HM Prasetyo.

SKB Sebagai Perlindungan dari Persekusi

Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengungkapkan, penerbitan SKB tersebut bertujuan untuk melindungi mantan anggota HTI dari potensi terjadinya tindakan persekusi di tengah masyarakat.

Melalui penerbitan SKB, pemerintah pusat juga mengimbau kepada pemerintah daerah agar melakukan pembinaan terhadap mantan anggota, pengurus, dan simpatisan HTI. Hal itu dilakukan agar mereka tidak kembali mendirikan suatu organisasi kemasyarakatan yang serupa dengan HTI.

Baca juga: Ekstrem! Begini Ritual Penuh Darah Penebusan Dosa Kaum Syiah di Timur Tengah

Di sisi lain, dalam SKB itu pemerintah juga menegaskan bahwa mantan anggota HTI dilarang menyebarkan paham dan ajaran yang bertentangan dengan empat konsensus nasional yakni NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945.

Komentar

komentar


Terpopuler