Progres Renegosiasi Freeport Ini Membungkam Sri Mulyani dan Ignasius Jonan



SURATKABAR.ID – Pertemuan tertutup antara Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan, baru saja diadakan untuk mendiskusikan kelanjutan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia dengan perubahan kontrak menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Rapat tersebut juga dihadiri oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil dan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono, Kamis (10/8/2017) kemarin.

Seperti diwartakan kembali dari laporan Bisnis.Tempo.co, Jumat (11/8/2017), Sri Mulyani terlihat keluar dari gedung Kementerian ESDM sekitar pukul 17.00, Kamis (10/8/2017), yang menandakan pertemuan tertutup tersebut telah usai. Meski begitu, tak sedikit pun pernyataan diucapkannya kepada wartawan yang selama dua jam menanti mereka di luar ruang rapat Heritage Kementerian ESDM.

Ia hanya melambaikan tangan dan melemparkan senyuman, kemudian berlalu menuju mobil dinasnya. Sedangkan Jonan tidak keluar dari ruang kerjanya.

Demikian halnya dengan Bambang. Ia menuturkan, tidak ada hal baru yang dibahas saat diminta komentar soal pertemuan itu.

Baca juga: Sambil Ngopi, Ini Hadiah dan Ancaman yang Diberikan Menteri Susi pada Nelayan Desa Semalau

“Tidak ada yang perlu disampaikan karena tidak ada yang baru. Ya, empat
isu saja seperti biasa,” bebernya.

Untuk lebih jelasnya lagi, lanjut Bambang, bisa langsung ditanyakan saja kepada kedua menteri.

“Satu suara ke menteri, yang ngobrol Pak Menteri dan Bu Menteri, kami hanya mendengarkan. Dia dong yang berhak ngomong,” imbuhnya.


Pemasukan Negara Harus Lebih Banyak dari Kemarin

Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan renegosiasi Freeport Indonesia dengan pemerintah harus menghasilkan pemasukan negara yang lebih besar. Hal ini dituturkannya saat berkunjung ke kantor Tempo beberapa waktu lalu. Amanat renegosiasi itu tertuang dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.

“Segala macam term, pakai nama yang tidak karuan, saya tidak peduli. Pokoknya, yang masuk ke kantong negara harus lebih banyak dari kemarin. Itu posisi pemerintah. Dan ini sedang diformulasikan,” tegasnya.

Empat Poin Kesepakatan Plus IUPK

Seperti diketahui, renegosiasi pemerintah dengan Freeport Indonesia dilakukan sejak Mei lalu. Ketika itu, tim perundingan yang dipimpin Kementerian ESDM telah menyepakati empat poin, yakni sebagai berikut:

  1. Kelanjutan operasi setelah kontrak karya (KK) berakhir,
  2. Kewajiban pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter),
  3. Kewajiban pelepasan saham,
  4. Stabilitas investasi jangka panjang.

Selain keempat poin tersebut, Freeport juga harus bersedia beralih wadah operasi dari kontrak menjadi menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Baca juga: Oknum TNI yang Pukul Polantas Ternyata Sakit Jiwa, Panglima: Saya Mohon Maaf, Dia Sekarang Sudah Ditahan

Sebelumnya, Jonan pernah menyebutkan perundingan sudah menyepakati nasib kelanjutan operasi dan kewajiban pembangunan smelter. Sedangkan pembahasan dua isu sisanya akan dilakukan bersama Menteri Keuangan.

Loading...

Komentar

komentar


Berita Terpopuler