Kepala Dinas PU dan Pimpinan DPRD Kota Mojokerto Ditangkap KPK, Begini Kronologinya


SURATKABAR.ID – Operasi Tangkap Tangan (OTT) kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi, kali ini dilakukan penangkapan di Mojokerto, Jawa Timur. Dalam operasi tersebut, sebanyak enam orang telah diamankan, termasuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemkot Mojokerto dan tiga pimpinan DPRD Mojokerto.


Merujuk reportase Tribun, Minggu (18/6/2017), suap dalam kasus ini dilakukan agar DPRD Kota Mojokerto menyetujui pengalihan anggaran dari anggaran hibah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya (PENS) menjadi anggaran program penataan lingkungan pada Dinas PUPR Kota Mojokerto Tahun 2017 senilai Rp 13 Miliar.

Sebagai hasil cidukan, penyidik juga sudah mengamankan uang total Rp 470 juta dalam OTT ini.

Berikut adalah kronologi OTT sebagaimana yang disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Basaria Pandjaitan dalam jumpa pers di Jakarta, Sabtu (17/6/2017).

Baca juga: Gedung DPR Kebakaran, Diduga Inilah Penyebabnya

  • Jumat (16/6/2017) sekitar pukul 23.30 WIB, tim KPK mendatangi kantor DPD PAN Kota Mojokerto. Di kantor tersebut, KPK mengamankan tiga orang, yakni Ketua DPRD Mojokerto Purnomo dan Wakil Ketua DPRD Mojokerto Umar Faruq, dan satu orang yang diduga perantara suap berinisial H. Rp 300 juta diamankan dari mobil perantara.
  • Pada saat hampir bersamaan tim juga bergerak untuk mengamankan Kepala Dinas PU Wiwiet Febryanto di sebuah jalan di daerah Mojokerto. Tim menemukan uang Rp 140 juta di mobil Wiwiet.
  • Sabtu (17/6/2017) pukul 00.30 WIB, Tim KPK mengamankan Wakil Ketua DPRD Mojokerto Abdullah Fanani.
  • Pukul 01.00 WIB, Tim KPK mengamankan seseorang lagi yang diduga sebagai perantara berinisial T di kediamannya di Mojokerto, dan diamankan uang Rp 30 juta.

Saat ini, KPK sudah menetapkan Kepala Dinas PU dan ketiga pimpinan DPRD Mojokerto sebagai tersangka.

Sebagai pemberi suap, Kepala Dinas PU dijerat pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20001 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, ketiga pimpinan DPRD Mojokerto sebagai penerima suap dalam kasus ini dijerat dengan pasal 12 huruf a, atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20001 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca juga: Terpergok Hendak Tawuran, 63 Pemuda di Kawasan Ini Diamankan Kepolisian

Untuk dua orang lain yang diduga perantara masih berstatus sebagai saksi.

Komentar

komentar


Terbaru

Mantan Ajudan Ir. Sukarno: Saya Melihat Sukarno Coba Dibunuh Berkali-kali

SURATKABAR.ID – Bukan rahasia lagi jika Ir. Sukarno, bapak proklamator kemerdekaan Indonesia pernah beberapa kali berhadapan dengan maut. Tak hanya sekali dua kali, sejak...

Amien Rais: Ada Siluman Tertentu yang Pecahkan Kita

SURATKABAR.ID - Mantan Ketua Majlis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Amien Rais mengungkapkan kekhawatiranya mengenai terpinggirkannya nilai-nilai Pancasila serta adanya kekuatan tertentu yang mecoba memecah belah...

Bikin Haru! Veteran 93 Tahun Ini Bagikan Kisah Perjuangannya Melawan Penjajah Bersama Jenderal Ahmad...

SURATKABAR.ID – Memperingati hari ulang tahun ke-72 negara kita, tak terbayang rasanya betapa besar perjuangan para pahlawan terdahulu demi kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti yang...

Berbusana Adat Terbaik, Yasonna dan Oso Sumringah Terima Sepeda dari Jokowi

SURATKABAR.ID – Acara Peringatan Hari Kemerdekaan ke-72 Republik Indonesia di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/8/2017) rupanya telah dipersiapkan Presiden Jokowi agar penuh kejutan....

Bersalaman dengan SBY, Tamu Negara Tepuk Tangan Meriah untuk Presiden

SURATKABAR.ID – Riuh rendah tepuk tangan para hadirin bergema di acara perayaan Hari Ulang Tahun Ke-72 Republik Indonesia, di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan,...

Akankah Kemenkumham Berikan Remisi pada Ahok Hari Ini?

SURATKABAR.ID – Remisi kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) belum diberikan remisi oleh Yasonna H. Laoly selaku Menteri Hukum dan HAM. Remisi kepada mantan Gubernur...

TPN-OPM Serahkan Diri, TNI: Mereka Melihat Pembangunan di Papua Semakin Maju

SURATKABAR.ID – Tentara Pembebasan Nasional – Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) diberitakan sebelumnya merasa sangat tertipu oleh kelompok tertentu sehingga memutuskan untuk kembali bergabung dan...