Keterlaluan, Kontrakan Elit Pasha Ungu Rp 1 M Dibebankan pada APBD Palu


keterlaluan-kontrakan-elit-pasha-ungu-rp-1-m-dibebankan-pada-apbd-palu-cover

SURATKABAR.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu geram oleh ulah Wakil Wali Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sigit Purnomo alias Pasha Ungu karena membebankan biaya kontrakannya yang sangat fantastis kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). DPRD Palu mendesak Pemerintah Kota Palu untuk tidak membayarkan kontrakan hunian mewah tersebut.

“Pemerintah Kota Palu jangan membayar kontrakan pribadi Sigit Purnomo Said yang saat ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Palu, di kompleks hunian elit Citra Land di kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore,” terang Ridwan H Basatu selaku anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Palu, dikutip dari Merdeka.com pada Rabu (11/1/2017).

Ridwan menegaskan jika kontrakan pribadi milik Pasha pembayarannya tidak boleh dibebankan APBD Kota Palu. Hal tersebut bisa membuat masalah dalam penggunaan anggaran daerah.

Ridwan juga menyebutkan jika kontrakan tersebut adalah urusan pribadi Pasha dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah daerah ataupun juga keuangan daerah. Sehingga Pasha tidak berhak menggunakan anggaran tersebut untuk kepetingan pribadi.

“Kota Palu masih membutuhkan banyaknya sarana prasarana dan infrastruktur, yang harus dilengkapi dan dibangun untuk kesejahteraan masyarakat, ketimbang membiayai kepentingan pribadi,” terang Ridwan.

Anggota Fraksi Parta Hanura tersebut mengakui jika asistensi rapat anggaran di DPRD, Sektretaris Pemkot Palu enggan mengakui jika kontrakan elit Pasha tersebut dibayar menggunakan APBD.

Setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata benar adanya jika Bagian Umum dan Rumah Tangga Pemkot Palu menyebutkan jika APBD digunakan untuk pembayaran hunian yang sangat elit tersebut.

“Kami pernah dipanggil atau diundang makan oleh bagian umum dan rumah tangga Setda Pemkot Palu atas hal itu, namun kami menolak. Mereka telah membohongi kami karena awalnya tidak mengakui adanya penggunaan APBD,”  papar Ridwan.


BAGIKAN

Berita sebelumyaJenderal Gatot Nurmantyo Bantah Telah Ditegur Presiden Jokowi
Berita berikutnyaJokowi: Ada yang Ingin Menganggu Presiden, Bu Megawati akan Turun

Komentar

komentar


Terbaru

Fakta-Fakta Ini Buktikan Keseriusan Susno Duadji Maju Pilgub

SURATKABAR.ID – Komjen Pol (Purn) Susno Duadji yang merupakan mantan Kabareskrim Polri tampaknya serius maju ke Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan. Diantara beberapa kandidat calon...

PAN Tak Mau Dukungannya Kepada Jokowi Dibarter dengan UU Pemilu

SURATKABAR.ID - Aksi walk out Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam sidang paripurna yang memutuskan UU Pemilu beberapa hari lalu menunculkan pertanyaan banyak pihak...

Menristekdikti Beri Dua Pilihan Ini Kepada Dosen dan Pegawai PTN Anggota HTI

SURATKABAR.ID – M Nasir, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) menyebutkan jika akan memanggil rektor perguruan tinggi di seluruh Nusantara dalam waktu dekat ini....

Biadab, Polisi Tendang Pria Sedang Salat, 3 Tewas, Ratusan Lainnya Luka-Luka

SURATKABAR.ID – Penutupan dan pengamanan ekstra ketat yang diberlakukan setelah adanya aksi penembakan yang menewaskan dua polisi oleh tiga orang Arab yang berlokasi di...

Gerindra Serukan Masyarakat Indonesia untuk Boikot Pilpres 2019, Apakah Anda Setuju?

SURATKABAR.ID – Arief Poyuono, selaku Wakil Ketua Umum Partai Gerindra menyerukan agar seluruh warga negara Indonesia memboikot pelaksanaan Pilpres 2019 nanti. Hal tersebut dilakukan...

Peta Baru NKRI Dirilis, Inilah 4 Perbedaan dengan Versi Sebelumnya

SURATKABAR.ID – Jumat (14/7/2017), Kementerian Koordinator Kemaritiman meluncurkan peta NKRI yang telah diperbaharui. Seperti yang tertera di laman resmi dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman,...

Perppu Ormas, Semua Anggota HTI Bisa Dipidana Seumur Hidup

SURATKABAR.ID - Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) baru saja disahkan. Namun, tak sedikit...