Kubu Anies-Sandi Sebut Kemunculan Agus Karena Nepotisme


000anies-sandiSURATKABAR.ID – Anggawira, selaku juru bicara tim sukses calon gubernur Anies Baswedan-Sandiaga Uno mengatakan bahwa pencalonan pasangan calon Nomor Satu dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 dikhawatirkan memunculkan “dinasti politik”.

Anggawira dalam siaran tertulisnya tersebut memang tidak menyebutkan nama. Namun saat dikonfirmasi, sindiran dinasti politik tersebut diakui ditujukan kepada Agus Harimurti Yudhoyono, sebagaimana dilansir dalam tempo.co.

“Karena kita tahu kemunculannya [Agus Harimurti Yudhoyono] tiba-tiba. Cenderung memang karena nepotisme dan belum ada track record,” kata Anggawira dalam Tempo, Senin (09/01/2017).

Anggawira beranggapan bahwa pencalonan Agus perlu diperhatikan oleh para calon pemilih—mengingat dalam memilih seorang pemimpin, yang harus diutamakan adalah rekam jejak yang merupakan bukti dari kapasitas pemimpi yang mumpuni.

“Kita harus pilih berdasarkan rekam jejak, kualitas, dan kapasitas calon pemimpin. Jangan belum siap pimpin Jakarta karena didorong keluarga untuk maju, jadinya bangun dinasti politik,” ungkapnya mengingatkan masyarakat.

Seperti diketahui, Agus adalah putra sulung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Ani Yudhoyono. SBY yang merupakan mantan Presiden RI keenam telah berkuasa selama dua periode waktu pemerintahan.

Anggawira menginformasikan penilaiannya terkait dinasti politik memiliki potensi korupsi yang besar. Dia menjelaskan, modus politik dinasti biasanya dilakukan penguasa dengan menempatkan orang-orang yang masih berhubungan darah dan keturunan sebagai pejabat publik, alias nepotisme.

Sebagai contoh, Anggawira menceletukkan kasus Bupati Klaten Sri Hartini dan mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, yang sebelumnya tersangkut kasus korupsi.

Anggawira mengajak masyarakat banyak untuk menilik, bahwa dinasti politik yang dibangun di Indonesia, termasuk Klaten dan Banten, dibangun bukan berdasarkan motif mendedikasikan diri dalam memaksimalkan pelayanan publik atau mengabdi kepada masyarakat.

“Tapi rentan terjadi hal yang sifatnya pada korupsi yang terstruktur,” kata Anggawira. Ia juga menambahkan hasil analisanya terkait korupsi terstruktur, bahwa politik dinasti  jelas-jelas bertentangan dengan budaya demokrasi yang diterapkan di Indonesia.

Menurutnya, kadang politik dinasti alias korupsi terstruktur dan nepotisme ini sengaja dibingkai seakan-akan sudah lazim dalam berdemokrasi. “Padahal jika [itu] terjadi, akan sangat masif korupsinya seperti yang sekarang baru terjadi,” pungkas Anggawira yang merupakan fungsionaris Partai Gerindra tersebut.

 

Komentar

komentar


Terbaru

Fakta-Fakta Ini Buktikan Keseriusan Susno Duadji Maju Pilgub

SURATKABAR.ID – Komjen Pol (Purn) Susno Duadji yang merupakan mantan Kabareskrim Polri tampaknya serius maju ke Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan. Diantara beberapa kandidat calon...

PAN Tak Mau Dukungannya Kepada Jokowi Dibarter dengan UU Pemilu

SURATKABAR.ID - Aksi walk out Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam sidang paripurna yang memutuskan UU Pemilu beberapa hari lalu menunculkan pertanyaan banyak pihak...

Menristekdikti Beri Dua Pilihan Ini Kepada Dosen dan Pegawai PTN Anggota HTI

SURATKABAR.ID – M Nasir, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) menyebutkan jika akan memanggil rektor perguruan tinggi di seluruh Nusantara dalam waktu dekat ini....

Biadab, Polisi Tendang Pria Sedang Salat, 3 Tewas, Ratusan Lainnya Luka-Luka

SURATKABAR.ID – Penutupan dan pengamanan ekstra ketat yang diberlakukan setelah adanya aksi penembakan yang menewaskan dua polisi oleh tiga orang Arab yang berlokasi di...

Gerindra Serukan Masyarakat Indonesia untuk Boikot Pilpres 2019, Apakah Anda Setuju?

SURATKABAR.ID – Arief Poyuono, selaku Wakil Ketua Umum Partai Gerindra menyerukan agar seluruh warga negara Indonesia memboikot pelaksanaan Pilpres 2019 nanti. Hal tersebut dilakukan...

Peta Baru NKRI Dirilis, Inilah 4 Perbedaan dengan Versi Sebelumnya

SURATKABAR.ID – Jumat (14/7/2017), Kementerian Koordinator Kemaritiman meluncurkan peta NKRI yang telah diperbaharui. Seperti yang tertera di laman resmi dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman,...

Perppu Ormas, Semua Anggota HTI Bisa Dipidana Seumur Hidup

SURATKABAR.ID - Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) baru saja disahkan. Namun, tak sedikit...