Kubu Anies-Sandi Sebut Kemunculan Agus Karena Nepotisme


000anies-sandiSURATKABAR.ID – Anggawira, selaku juru bicara tim sukses calon gubernur Anies Baswedan-Sandiaga Uno mengatakan bahwa pencalonan pasangan calon Nomor Satu dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 dikhawatirkan memunculkan “dinasti politik”.


Anggawira dalam siaran tertulisnya tersebut memang tidak menyebutkan nama. Namun saat dikonfirmasi, sindiran dinasti politik tersebut diakui ditujukan kepada Agus Harimurti Yudhoyono, sebagaimana dilansir dalam tempo.co.

“Karena kita tahu kemunculannya [Agus Harimurti Yudhoyono] tiba-tiba. Cenderung memang karena nepotisme dan belum ada track record,” kata Anggawira dalam Tempo, Senin (09/01/2017).

Anggawira beranggapan bahwa pencalonan Agus perlu diperhatikan oleh para calon pemilih—mengingat dalam memilih seorang pemimpin, yang harus diutamakan adalah rekam jejak yang merupakan bukti dari kapasitas pemimpi yang mumpuni.

“Kita harus pilih berdasarkan rekam jejak, kualitas, dan kapasitas calon pemimpin. Jangan belum siap pimpin Jakarta karena didorong keluarga untuk maju, jadinya bangun dinasti politik,” ungkapnya mengingatkan masyarakat.

Seperti diketahui, Agus adalah putra sulung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Ani Yudhoyono. SBY yang merupakan mantan Presiden RI keenam telah berkuasa selama dua periode waktu pemerintahan.

Anggawira menginformasikan penilaiannya terkait dinasti politik memiliki potensi korupsi yang besar. Dia menjelaskan, modus politik dinasti biasanya dilakukan penguasa dengan menempatkan orang-orang yang masih berhubungan darah dan keturunan sebagai pejabat publik, alias nepotisme.

Sebagai contoh, Anggawira menceletukkan kasus Bupati Klaten Sri Hartini dan mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, yang sebelumnya tersangkut kasus korupsi.

Anggawira mengajak masyarakat banyak untuk menilik, bahwa dinasti politik yang dibangun di Indonesia, termasuk Klaten dan Banten, dibangun bukan berdasarkan motif mendedikasikan diri dalam memaksimalkan pelayanan publik atau mengabdi kepada masyarakat.

“Tapi rentan terjadi hal yang sifatnya pada korupsi yang terstruktur,” kata Anggawira. Ia juga menambahkan hasil analisanya terkait korupsi terstruktur, bahwa politik dinasti  jelas-jelas bertentangan dengan budaya demokrasi yang diterapkan di Indonesia.

Menurutnya, kadang politik dinasti alias korupsi terstruktur dan nepotisme ini sengaja dibingkai seakan-akan sudah lazim dalam berdemokrasi. “Padahal jika [itu] terjadi, akan sangat masif korupsinya seperti yang sekarang baru terjadi,” pungkas Anggawira yang merupakan fungsionaris Partai Gerindra tersebut.

 

Komentar

komentar


Berita Terpopuler