Jadi Tersangka Perzinaan, Ini Ancaman Hukuman Buat Bupati Katingan


000yantenglieSURATKABAR.ID – Status hukum Bupati Katingan Ahmad Yantenglie dan Farida Yeni telah ditingkatkan oleh Polda Kalimantan Tengah. Dua tersangka tersebut dipergoki berselingkuh oleh Sulis Heri, suami Farida Yeni sendiri yang merupakan anggota POLRI.


Baik Ahmad Yantenglie mau pun Farida Yeni terjerat Pasal 284 KUHP tentang Perzinaan. Kasus ini sendiri diketahui dilaporkan langsung oleh suami Farida Yeni, Aipda Sulis Heri. Meski status mereka merupakan tersangka, namun Polisi tidak menahan Yantenglie mau pun Farida Yeni. Mereka berdua hanya dikenai wajib lapor.

“Karena kasus ini dikenakan Pasal 284 KUHP, ancamannya 9 bulan, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan,” papar Kabid Humas Polda Kalteng AKBP, Pambudi Rahayu, seperti dikutip dari detikcom, Jumat (06/01/2017).

Pasal 284 KUHP menyebutkan ancaman paling lama sembilan bulan penjara jika seorang pria atau wanita yang masih terikat dalam hubungan pernikahan dengan pasangan masing-masing terbukti melakukan zina dengan pihak lain yang masih terikat hubungan pernikahan juga. Berikut merupakan bunyi pasal 284 KUHP:

Pasal 284 KUHP

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

1.a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan mukah (overspel) padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

  1. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan mukah.

2.a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.

  1. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pidah meja atau ranjang karena alasan itu juga.

(3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, pasal 73, pasal 75 KUHP.

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

(5) Jika bagi suami isteri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja atau ranjang menjadi tetap.

Partai Bulan Bintang (PBB) yang diketahui dulu mengusung Yantenglie kini menyerukan pemakzulan. Impeachment atau Pemakzulan merupakan proses dari sebuah badan legislatif yang secara resmi menjatuhkan dakwaan terhadap seorang pejabat tinggi negara.

000yusril-pbb“Dulu PBB mengusung [Yantenglie]. Namun, setelah terpilih, yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan tercela dan melanggar hukum. Kalau terbukti, yang bersangkutan bisa saja di-impeach oleh DPRD Kabupaten,” jelas Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra, saat berbincang via telepon oleh detik.com, Jumat (06/01/2017).

Saat ini, Mendagri Tjahjo Kumolo masih menunggu keputusan hukum tetap sebelum memberhentikan Yantenglie. Sebagai informasi tambahan, menurut Tjahjo, jika ancaman hukuman di bawah 5 tahun, Yantenglie tak dinonaktifkan sementara dari jabatan bupati sampai keputusan hukum ditetapkan. Kepala daerah akan langsung dinonaktifkan hanya apabila tertangkap dengan tangan telah terbukti melakukan korupsi dan/ atau menyalahgunakan narkoba.

“Kemendagri mempersilakan dengan data pengaduan dan alat bukti dan saksi, pihak Kapolres/ Polda memproses secara hukum. Kemendagri menunggu keputusan hukum tetap di pengadilan nantinya. Kasus-kasus hukum yang kepala daerah tidak ditahan, ya, tetap menjabat sampai keputusan hukum tetap. Kalau ditahan, ya, diberhentikan sementar—agar konsentrasi dalam pembelaan di pengadilan,” tutup Tjahjo.

Komentar

komentar


Terbaru

Fahri Hamzah Ngantor Di DPR Pakai ‘Seragam’ Gerindra, Ternyata Begini Respon Fadli Zon

SURATKABAR.ID - Entah jadi sinyal atau sekedar kebetulan, tapi Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah disebut sudah seperti kader Partai Gerindra.Fahri sendiri saat ini...

Politikus PDIP Kompak Menolak, Kenapa Jokowi Malah Dukung Nobar Film G30S/PKI?

SURATKABAR.ID - Instruksi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk melakukan nonton bareng atau pemutaran film Pengkhianatan G30S/PKI memang meimbulkan polemik. Meski begitu, Presiden Joko Widodo...

Panglima TNI Sebut Akan ada 5 Ribu Senjata Masuk Secara Ilegal, Anggota DPR Singgung...

SURATKABAR.ID - Pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengenai masuknya 5 ribu senjata ilegal ditanggapi serius oleh sejumlah pihak. Diantaranya adalah Wakil Ketua Umum...

Pemutaran Film G30S/PKI Bisa Jadi Pisau Bermata Dua untuk Gatot Nurmantyo

SURATKABAR.ID – Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Charta Politika menyebutkan jika instruksi pemutaran film penumpasan Pengkianatan G30S/PKI merupakan pisau bermata dua bagi popularitas dan elektabilitas...

Pernah Menjabat 2 Kali Ikuti Jejak Ayahnya, Inilah Wali Kota Cilegon TB Iman Ariyadi...

SURATKABAR.ID – Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepala daerah kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada Sabtu (23/9/2017) dini hari tadi, Wali Kota Cilegon, Tubagus...

Soal Film G30S/PKI, Try Sutrisno Beri Pesan ke Panglima TNI

SURATKABAR.ID - Ramainya perbincangan publik mengenai polemik pemutaran film penghiatan G30S/PKI yang telah diintruksikan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mendapatkan komentar dari Mantan...

Jokowi Ingin Ada Film G30S/PKI Versi Baru, Begini Jawaban Tegas Panglima TNI

SURATKABAR.ID - Rencana nonton bareng film G30S/PKI menjadi sorotan akhir-akhir ini. Beberapa pihak memberikan dukungan, sementara yang lain menolak dengan alasan tak sesuai dengan...