Jadi Tersangka Perzinaan, Ini Ancaman Hukuman Buat Bupati Katingan


000yantenglieSURATKABAR.ID – Status hukum Bupati Katingan Ahmad Yantenglie dan Farida Yeni telah ditingkatkan oleh Polda Kalimantan Tengah. Dua tersangka tersebut dipergoki berselingkuh oleh Sulis Heri, suami Farida Yeni sendiri yang merupakan anggota POLRI.

Baik Ahmad Yantenglie mau pun Farida Yeni terjerat Pasal 284 KUHP tentang Perzinaan. Kasus ini sendiri diketahui dilaporkan langsung oleh suami Farida Yeni, Aipda Sulis Heri. Meski status mereka merupakan tersangka, namun Polisi tidak menahan Yantenglie mau pun Farida Yeni. Mereka berdua hanya dikenai wajib lapor.

“Karena kasus ini dikenakan Pasal 284 KUHP, ancamannya 9 bulan, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan,” papar Kabid Humas Polda Kalteng AKBP, Pambudi Rahayu, seperti dikutip dari detikcom, Jumat (06/01/2017).

Pasal 284 KUHP menyebutkan ancaman paling lama sembilan bulan penjara jika seorang pria atau wanita yang masih terikat dalam hubungan pernikahan dengan pasangan masing-masing terbukti melakukan zina dengan pihak lain yang masih terikat hubungan pernikahan juga. Berikut merupakan bunyi pasal 284 KUHP:

Pasal 284 KUHP

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

1.a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan mukah (overspel) padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

  1. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan mukah.

2.a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.

  1. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pidah meja atau ranjang karena alasan itu juga.

(3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, pasal 73, pasal 75 KUHP.

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

(5) Jika bagi suami isteri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja atau ranjang menjadi tetap.

Partai Bulan Bintang (PBB) yang diketahui dulu mengusung Yantenglie kini menyerukan pemakzulan. Impeachment atau Pemakzulan merupakan proses dari sebuah badan legislatif yang secara resmi menjatuhkan dakwaan terhadap seorang pejabat tinggi negara.

000yusril-pbb“Dulu PBB mengusung [Yantenglie]. Namun, setelah terpilih, yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan tercela dan melanggar hukum. Kalau terbukti, yang bersangkutan bisa saja di-impeach oleh DPRD Kabupaten,” jelas Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra, saat berbincang via telepon oleh detik.com, Jumat (06/01/2017).

Saat ini, Mendagri Tjahjo Kumolo masih menunggu keputusan hukum tetap sebelum memberhentikan Yantenglie. Sebagai informasi tambahan, menurut Tjahjo, jika ancaman hukuman di bawah 5 tahun, Yantenglie tak dinonaktifkan sementara dari jabatan bupati sampai keputusan hukum ditetapkan. Kepala daerah akan langsung dinonaktifkan hanya apabila tertangkap dengan tangan telah terbukti melakukan korupsi dan/ atau menyalahgunakan narkoba.

“Kemendagri mempersilakan dengan data pengaduan dan alat bukti dan saksi, pihak Kapolres/ Polda memproses secara hukum. Kemendagri menunggu keputusan hukum tetap di pengadilan nantinya. Kasus-kasus hukum yang kepala daerah tidak ditahan, ya, tetap menjabat sampai keputusan hukum tetap. Kalau ditahan, ya, diberhentikan sementar—agar konsentrasi dalam pembelaan di pengadilan,” tutup Tjahjo.

Komentar

komentar


Terbaru

Fakta-Fakta Ini Buktikan Keseriusan Susno Duadji Maju Pilgub

SURATKABAR.ID – Komjen Pol (Purn) Susno Duadji yang merupakan mantan Kabareskrim Polri tampaknya serius maju ke Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan. Diantara beberapa kandidat calon...

PAN Tak Mau Dukungannya Kepada Jokowi Dibarter dengan UU Pemilu

SURATKABAR.ID - Aksi walk out Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam sidang paripurna yang memutuskan UU Pemilu beberapa hari lalu menunculkan pertanyaan banyak pihak...

Menristekdikti Beri Dua Pilihan Ini Kepada Dosen dan Pegawai PTN Anggota HTI

SURATKABAR.ID – M Nasir, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) menyebutkan jika akan memanggil rektor perguruan tinggi di seluruh Nusantara dalam waktu dekat ini....

Biadab, Polisi Tendang Pria Sedang Salat, 3 Tewas, Ratusan Lainnya Luka-Luka

SURATKABAR.ID – Penutupan dan pengamanan ekstra ketat yang diberlakukan setelah adanya aksi penembakan yang menewaskan dua polisi oleh tiga orang Arab yang berlokasi di...

Gerindra Serukan Masyarakat Indonesia untuk Boikot Pilpres 2019, Apakah Anda Setuju?

SURATKABAR.ID – Arief Poyuono, selaku Wakil Ketua Umum Partai Gerindra menyerukan agar seluruh warga negara Indonesia memboikot pelaksanaan Pilpres 2019 nanti. Hal tersebut dilakukan...

Peta Baru NKRI Dirilis, Inilah 4 Perbedaan dengan Versi Sebelumnya

SURATKABAR.ID – Jumat (14/7/2017), Kementerian Koordinator Kemaritiman meluncurkan peta NKRI yang telah diperbaharui. Seperti yang tertera di laman resmi dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman,...

Perppu Ormas, Semua Anggota HTI Bisa Dipidana Seumur Hidup

SURATKABAR.ID - Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) baru saja disahkan. Namun, tak sedikit...