Mulai Tak Sejalan, Kubu Rachmawati Sesalkan Sri Bintang Kirim Surat ke MPR


rachmawati


SURATKABAT.ID- Aminuddin, seorang dosen di Universitas Bung Karno menjadi salah satu saksi atas kasus dugaan makar yang diperiksa polisi pada hari Selasa (20/12/2016).

Aminuddin menyesalkan atas pengiriman surat yang dilakukan oleh Sri Bintang kepada pihak MPR yang berisikan agar mandate Presiden Joko Widodo segera dicabut.

Ia juga membantah mengenai kabar tentang sebuah pertemuan yang membahas pencabutan mandat Presiden dalam beberapa pertemuan yang dihadiri oleh beberapa politisi yang saat ini menjadi tersangka upaya makar.

“Nah itulah kami menyesalkan karena kami sendiri menyampaikan surat juga ke MPR yaitu gerakan save NKRI, rupanya pak Sri Bintang kirim juga,” kata Aminuddin di Mapolda Metro Jaya, Selasa (20/12/2016), dikutip dari tribunnews.com.

Surat yang diajukan oleh Sri Bintang bersifat pribadi dan diluar dalam kesepakatan rapat.

Seperti yang diketahui, pada dini hari 2 November 2016, sebelum aksi 212 dimulai, Kepolisian Indonesia berhasil menangkap beberapa politisi yang diduga berupaya makar dalam aksi damai tersebut.

Aminuddin juga menambahkan, agenda Rachmawati Soekarnoputri dalam aksi 212 hanya sebatas tangkap dan penjarakan Basuki Tjahaja Purnama, dan juga mengembalikan UUD 1945 sesuai dengan naskah sebelum diamandemen.

Aminuddin juga menjelaskan untuk memenuhi permintaan tersebut, pihaknya sudah memiliki massa sendiri dan di luar dari massa yang sudah terlibat dalam aksi damai 212 di Monumen Nasional (Monas).

“Rencana kan Bu Rachma datang menyampaikan petisi kemudian Ketua MPR pada tanggal 28 November ditelepon Ibu Rachma. Ketua MPR menjawab tidak bisa terima karena akan ke Monas dan nanti akan koordinasi dengan wakil-wakilnya agar menerima Bu Rachma,” ucap Aminuddin.

“Rupanya teman-teman ada agenda lain misalnya menduduki MPR, sidang istimewa dan itu di luar konteks tuntutan kami. Massa kami juga di luar massa aksi damai 212, dan bukan menunggangi, sama sekali tidak. Mereka kan beda visi ngaji dzikir, dan kami ke DPR/MPR,” lanjut Aminuddin.

Penyidik memiliki informasi yang menyebutkan bahwa pertemuan di UBK merupakan pertemuan yang ditujukan untuk membahas makar dalam aksi 212 nanti. Namun hal ini dibantah oleh Aminuddin.

Pertemuan tersebut bertujuan untuk melanjutkan pertemuan dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan pada 15 Desember 2015 silam.

“Jadi sebenarnya kelanjutan yang pernah kami sampaikan ke MPR tanggal 15 Desember 2015. Kalau teman ikuti kami pernah ke MPR dan diterima oleh Pak Zulkifli Hasan. Di situ ada ketua tim kajian kembali ke UUD 45, kalau gak salah dari partai Golkar,” ujar dia.

Di dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh ketujuh orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan makar. Adapun, Kivlan Zein tidak turut hadir dalam pertemuan tersebut.

“Bu Rachma sebagai ibu banyak anak-anaknya ingin fasilitasi tempat, kemudian datanglah mereka dan sediakan tempat dan unek-unek disampaikan dan mengerucutkan ke UUD 45 asli. Kami menyampaikan ke MPR dan DPR dengan soft landing, artinya kami datang, menyampaikan petisi dan pimpinan DPR dan MPR datang menyambut,” kata Aminuddin.


BAGIKAN

Berita sebelumyaIbu Ini Kesal Karena Menganggap Santa Membohongi Anaknya
Berita berikutnyaTegas! Buwas Ancam Tembak Mati Para Penghianat di BNN

Komentar

komentar


Berita Terpopuler