Ribut-ribut 35 Ribu Pekerja PLN Ancam Mogok Kerja, Ada Apa?


SURATKABAR.ID – Serikat Pekerja (SP) PT PLN yang merupakan gabungan dari 35 ribu pekerja mengancam mogok kerja selama tujuh hari apabila dua tuntutan mereka tak mendapat respon pemerintah. Pihak PLN dan pemerintah diberi waktu selama dua bulan untuk menjawab permintaan yang diajukan Serikat Pekerja (SP) PT PLN.

Sebagaimana dikutip dari laporan CNNIndonesia.com, Kamis (06/12/2018), kedua tuntutan pekerja Serikat Pekerja PLN salah satunya yakni meminta Presiden RI Ir. Joko Widodo (Jokowi) mengganti Direksi PLN. Direksi PLN dituding sebagai pihak yang bertanggung jawab atas terpuruknya PLN yang berimbas pada kerugian besar yang dideritanya.

Serikat Pekerja (SP) PT PLN  juga meminta pemerintah untuk mengembalikan penguasaan kelistrikan di bidang pembangkit yang menyangkut hajat hidup orang banyak, agar kembali dikuasai dan dimiliki negara sesuai UUD 1945 pasal 33 ayat 2.

“Bila tidak ada tindak lanjut dalam dua bulan ke depan, maka kami pegawai PLN yang tergabung dalam organisasi SP PLN terdiri dari 49 DPD SP PLN seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan 35 ribu anggota terpaksa harus istirahat dulu dari pekerjaan rutinnya,” tandas Ketua Umum SP PLN Jumadis Abda dalam keterangan tertulis, Kamis (05/12/2018).

Menurut penilaian Jumadis, dipandang dari berbagai segi, kondisi PLN saat ini sangat mengkhawatirkan. Permasalahan pertama yakni kasus korupsi pengadaan pembangkit pada program 35 ribu MW yang diserahkan ke swasta. Tindak pidana itu terungkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK untuk pengadaan pembangkit di PLTU Riau 1 beberapa waktu silam.

Baca juga: Terbaru! Inilah Motor Listrik Aglis Roda Tiga, Harga Rp 45 Juta dari Solo

Ia berpendapat, kasus ini membuka mata publik memang ada sesuatu yang tak beres dalam program 35 ribu MW. Pihaknya selalu mengkritisi program 35 ribu MW yang hampir 80 persen diserahkan ke swasta, karena dinilai akan menimbulkan kerugian kepada PLN.

Dia menuturkan kasus korupsi di PLTU Riau 1 menunjukkan ada peluang rekayasa oleh Direksi PLN agar pihak swasta bisa mendapatkan proyek pembangkit tanpa melalui prosedur wajar dengan penunjukan Iangsung.

“Kenapa tidak negara yang membangun, memiliki dan menguasai? Padahal yang menyangkut hajat hidup orang banyak sesuai UUD 1945 pasal 33 ayat 2 seharusnya dikuasai dan dimiliki oleh negara yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui BUMN,” tukasnya.

Masalah yang kedua, mereka juga menyoroti kerugian PLN yang makin memburuk. Jumadis mengatakan hingga kuartal III 2018 perseroan merugi sebesar Rp 18,48 triliun. Ia mengatakan dominasi listrik swasta ikut membebani keuangan perseroan karena transaksi pembelian produksi listrik swasta menggunakan dolar AS. Dampak lanjutannya yaitu meningkatkan risiko depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS yang berujung pada defisit neraca transaksi berjalan.

“Kerugian yang ditanggung PLN tentu saja pada akhirnya akan dibebankan kepada rakyat dalam bentuk kenaikan tarif atau penambahan subsidi. Hal ini tentu tidak kita inginkan bersama,” imbuh Jumadis.

Ia lantas melanjutkan, persoalan yang ketiga terletak pada pelanggaran Direksi PLN terhadap kesepakatan kerja berupa Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Dinyatakan Jumadis, Direksi PLN membuat ‘aturan’ sendiri yang melanggar peraturan yang ada. Salah satunya yakni berkenaan dengan aturan usia pensiun pegawai yang mana tercantum dalam PKB adalah usia 56 tahun dibuat menjadi 46 tahun.

“Padahal saat usia tersebut seorang pegawai sedang masa-masa puncak kompetensinya. Dikhawatirkan kebijakan ini dibuat dengan dilatarbelakangi oleh pemilik modal terutama perusahaan-perusahaan outsourcing yang bergerak dalam bidang penyedia tenaga kerja,” terangnya.

Guna mengatasi masalah ini, serikat pekerja PLN telah menempuh segala cara guna mengoreksi, baik lewat penyampaian kajian, musyawarah, pengerahan massa dalam bentuk penyampaian pendapat, proses mediasi, maupun menempuh jalur hukum. Mereka mengklaim telah mengajak berunding pihak PLN sampai perundingan deadlock karena dihentikan sepihak oleh Direksi PLN.

Tak Mau Disebut Rugi

Kepala Satuan Komunikasi Corporate PT PLN (Persero) I Made Suprateka saat menanggapi tuntutan serikat pekerja lantas menyampaikan perseroan tidak rugi sebagaimana yang disampaikan oleh serikat pekerja.

Pada kuartal III 2018 perseroan mencatat laba perusahaan sebelum selisih kurs sebesar Rp 9,6 triliun, meningkat 13,3 persen dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp 8,5 triliun.

Angka kerugian yang disampaikan oleh serikat pekerja merupakan pembukuan rugi selisih kurs yang belum jatuh tempo (unrealised loss) dari pinjaman perseroan untuk proyek 35.000 MW. Berdasarkan standar akuntansi yang berlaku dan hanya untuk keperluan pelaporan keuangan, maka pinjaman valuta asing (valas) tersebut harus diterjemahkan ke dalam Rupiah.

“Ada pernyataan dari Menteri (Menteri BUMN Rini Soemarno) yang mengatakan PLN secara operasional untung Rp9 triliun lebih. Nah mereka bawa-bawa ada kerugian Rp18,48 triliun, yang disebut rugi Rp18,48 bukan rugi betulan. Itu rugi pencatatan dari pembukuan pinjaman,” ucap Made kepada awak media, melansir CNNIndonesia.com.

Sejak Januari 2015-September 2018 PLN telah menanamkan investasi di proyek setrum 35.000 MW sebesar Rp 248 triliun. Dari jumlah itu sebesar Rp 148 triliun atau 60 persen dari total investasi merupakan dana pinjaman. Sementara 40 persen atau Rp 100 triliun berasal dari dana internal PLN.

Menurut Made, utang tersebut akan jatuh tempo pada 20-30 tahun mendatang. Untuk menjaga selisih kurs pada saat jatuh tempo nanti, pihak PLN akan melakukan lindung nilai atau hedging.

“Satu atau dua tahun menjelang jatuh tempo maka mereka akan bayar hedging, sehingga saat jatuh tempo bayarnya sesuai yang dijanjikan,” imbuhnya.

Menurut penjelasan Made, keuangan PLN tak mencukupi untuk membangun seluruh proyek 35.000 MW. Untuk itu, dibutuhkan dana pinjaman dari pihak swasta.

Dalam perhitungan Made, PLN harus merogoh kocek hingga Rp 1.200 triliun untuk mengerjakan seluruh proyek pembakit listrik 35.000 MW plus transmisi dan gardu induk.

Oleh sebab itulah, solusi agar proyek 35.000 MW segera terealisasi adalah sinergi dengan produsen listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP), lewat skema Perjanjian Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT). Dalam skema itu, IPP akan mengalihkan kepemilikan pembangkit listrik kepada pemerintah setelah jangka waktu perjanjian berakhir.

“Selesai itu maka nanti beralih kepemilikan ke PLN. Mereka bangun dulu nanti PLN mengangsur berdasarkan jumlah dividen yang diterima PLN,” ungkap Made.

Adapun sehubungan dengan pelanggaran Direksi PLN terhadap kesepakatan kerja berupa PKB, Made juga tidak membenarkan informasi tersebut. Ia mengatakan, pekerja yang pensiun di usia 46 tahun sudah sesuai dengan kesepakatan kerja di awal. Sebab, mereka yang pensiun di usia 46 tahun adalah pekerja di bagian vital atau berbahaya sehingga tidak boleh dikerjakan oleh orang tua.

“Jadi pekerjaan mereka harus dihitung betul-betul kesehatannya, untuk hal yang ekstrim misalnya orang yang memanjat tower (tiang) untuk pasang listrik dan kabel. Mungkin tidak orang 50 tahun bisa pasang kabel di situ. Jadi pada saat awal sudah dijanjikan pensiun di usia 46 tahun,” papar Made menguraikan.

Made juga menyampaikan jika kepala serikat pekerja yang mengatakan tuntutan tersebut saat ini tak memiliki status aktif sebagai pekerja PLN. Oleh sebab itu, ia meminta pekerja PLN tidak mudah terhasut atas tindakan provokatif, lantaran pembangunan proyek listrik 35.000 MW adalah untuk kepentingan masyarakat Indonesia.

“Jadi mana ada orang yang sudah enggak kerja di PLN jadi Kepala SP,” tukas Made.