Blangko e-KTP Dijual Secara Online, Ternyata Pelakunya Anak Petinggi Negara


SURATKABAR.ID – Tak sedikit masyarakat yang mengeluhkan pembuatan e-KTP yang terkesan lama. Sementara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) biasanya kehabisan blangko untuk mencetak e-KTP.

Namun, beberapa waktu belakangan publik dihebohkan dengan adanya penjualan blangko e-KTP di toko online. Kabar ini pun langsung ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Setelah ditelusuri, identitas penjual blangko e-KTP ini akhirnya terkuak. Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, pelaku merupakan adak dari Kepala Dukcapil Lampung.

Diketahui, pelaku mendapat blangko e-KTP tersebut dengan cara mencuri dokumen milik sang ayah. Saat penelusuran, ditemukan bahwa pelaku mencuri 10 blangko e-KTP kemudian menjualnya secara online.

“Si anak yang menjual ini mencuri blangko e-KTP punya ayahnya. Ayahnya yang kebetulan Kepala Dinas Dukcapil di Lampung. Dia ngambil 10 kemudian dia jual,” terang Tjahjo di kompleks DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis (6/12/2018), dikutip dari jawapos.com.

Baca juga: Terus Disudutkan, Edy Rahmayadi: Tolong Jangan Bully Lagi Saya

Tjhajo menegaskan, penjualan blangko e-KTP tersebut bukan karena ada kebocoran data, melainkan murni kejahatan pencurian oleh oknum tak bertanggung jawab.

“Jadi, kalau terkait dengan data sampai jebol tidak ada. Murni kejahatan,” tutur Tjahjo.

Politikus PDIP ini juga mengungkapkan bahwa pelacakan dan pencarian identitas pelaku sebenarnya tak sulit. Sebab, setiap blangko e-KTP terdapat nomor chip tertentu, dengan begitu bisa dilacak sumber pembuat dan alamat pengiriman.

Kini pelaku dan ayahnya telah diamakan oleh pihak berwajib. Tjahjo menuturkan, pihaknya masih mendalami motif pelaku menjual blangko e-KTP secara online.

“Karena udah terdata lengkap. Ayahnya udah ketangkap. Anaknya udah ketangkap, ya pak Dirjen juga lapor ke Kepolisian,” kata Tjahjo.

Mengingat blangko e-KTP merupakan dokumen negara, pelaku bisa dijerat dengan Pasal 96 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun pidana atau denda sebanyak-banyaknya Rp 1 miliar.