Ali Mochtar Ngabalin Dipolisikan Gara-Gara Bilang Begini


SURATKABAR.ID – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin dilaporkan ke polisi dengan dugaan penyebaran informasi bohong dan penipuan.

Ngabalin mengklaim dirinya merupakan Ketua Umum Badan Koordinasi Mubaligh Seluruh Indonesia alias Ketum Bakomubin. Pernyataan inilah yang menyeretnya ke polisi.

Laporan kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tersebut disampaikan oleh sosok yang mengaku sebagai Ketum Bakomubin yang sah, Tatang Mohammad Natsir. Tatang menegaskan, klaim Ngabalin sebagai Ketum Bakomubin menyebabkan perpecahan internal dan merugikan Bakomubin.

“Kami meminta kejujuran saudara Ali Mochtar Ngabalin mengapa masih mengaku sebagai Ketum Bakomubin. Ini pelanggaran serius baik pidana maupun internal organisasi,” tutur kuasa hukum Tatang, Eggi Sudjana di kantir sementara Bareskrim, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (4/12/2018), seperti dikutip dari cnnindonesia.com.

Baca juga: Temui Jalan Buntu, Ini Pernyataan Jokowi Mengenai Kasus Novel Baswedan

Eggi menerangkan, Ngabalin telah membuat surat keputusan pengangkatan palsu sebagai Ketum Bakomubin. Bahkan, ia juga memalsukan tanda tangan Majelis Syuro Nasional.

“Jadi Ngabalin itu mengaku sebagai ketua Bakomubin, padahal ketua yang sebenarnya adalah Kiyai Tatang M. Natsir,” lanjut Eggi.

Sementara itu, Ngabalin meminta agar kasus tersebut diselesaikan secara internal Bakomubin. Menurutnya, masalah ini bisa dibicarakan baik-baik.

“Bisa kami selesaikan di lingkup internal, bisa ngomong secara baik-baik, monggo kalau ada yang lebih bisa dan mengurus organisasinya. Tidak ada urusan bagi saya,” tutur Ngabalin, dikutip dari detik.com.

Diketahui, Tatang melaporkan Ngabalin melakukan tindak pidana sumpah dan keterangan palsu, penipuan melalui media elektronik, serta pencemaran nama baik lewat media elektronik.

Laporan Tatang diterima dengan nomor LP/B/1575/XII/2018/BARESKRIM tertanggal 4 Desember 2018. Dengan adanya laporan ini, Ngabalin dijerat dengan Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Pasal 263 juncto Pasal 264 juncto Pasal 378 juncto Pasal 317 juncto Pasal 242 KUHP