Soal Ekonomi Indonesia, Amien Rais: Jokowi Belum Dapat Izin Allah


SURATKABAR.ID – Politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais memberikan tanggapan terkait kondisi ekonomi Indonesia. Menurutnya, saat ini Indonesia sedang mengalami situasi penjajahan ekonomi.

Amien, seperti diwartakan CNNIndonesia.com pada Selasa (20/11/2018), mengungkapkan hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor. Salah satunya adalah sejumlah besar sektor usaha yang dimiliki oleh pihak asing.

Namun demikian, ia mengimbau kepada masyarakat Indonesia untuk tak menumpahkan kesalahan tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia menilai, Jokowi sebenarnya sudah berupaya semaksimal mungkin, tetapi belum berhasil mengatasi permasalahan tersebut.

“Kita tidak boleh menyalah-nyalahkan Pak Jokowi. Beliau sudah berusaha tapi belum berhasil. Belum dapat izin Allah. Yang kita inginkan sekarang memang kita perlu pergantian kepemimpinan,” ujar Amien saat menghadiri Peringatan Milad ke-106 Muhammadiyah yang digelar di Islamic Center, Surabaya, Selasa (20/11).

Menurutnya kebijakan ekonomi pemerintah justru menjadi pintu masuk bagi asing untuk menguasai sektor-sektor industri yang ada di Indonesia. “Saya sudah sampai pada kesimpulan bangsa kita ini sesungguhnya sudah tidak punya kedaulatan ekonomi lagi,” ujarnya.

Baca Juga: Jebakan Utang Berkedok Kucuran Pinjaman Lunak Tanpa Syarat dari China

Ia kemudian menyebut tiga proyek besar yang sudah dikuasai oleh asing. Hal tersebut, disebut Amien sebagai penghinaan. “Yang pertama itu reklamasi Teluk Jakarta, kita sudah punya ribuan pulau, tapi ada orang-orang makhluk dajjal ekonomi ini yang membangun 17 pulau palsu,” tuturnya.

Apalagi ditambah dengan proyek reklamasi Teluk Jakarta yang dibiayai dari modal asing tersebut belum memiliki izin yang jelas. “Izinnya belum jelas. Digasak tanpa ampun dan sekarang itu mangkrak. Padahal biayanya Rp 300 triliun. Modal utamanya dari China,” jelas Amien.

Lalu yang kedua adalah, megaproyek Meikarta. Menurut Amien, proyek yang dilakukan secara serampangan oleh tokoh bisnis demi membangun barisan menara apartemen senilai Rp 280 triliun, akan tetapi mengabaikan izin pemerintah daerah setempat.

“Kalau menyusuri jalan ke Bekasi, Bapak Ibu akan marah semarah-marahnya melihat tanah yang dulunya hijau sekarang rangsek. Ndak enak dipandang. Luar biasa jeleknya dan macet karena belum ada izin sepenuhnya dari pemda,” tukasnya.

Untuk yang ketiga, Amien menyebut, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang sejak 2016 sudah dimulai. Sayangnya, hingga saat ini, sama seperti proyek gagal lainnya, proyek kereta cepat yang menghubungkan Jakarta dan Bandung itu juga mangkrak.

“Yang ketiga adalah Kereta Cebong. Kereta api cepat bohong-bohongan. Modal utama dari China, rutenya Jakarta-Bandung. Izinnya belum selesai karena masih banyak tanah yang belum dibebaskan. Sudah merusak, sekarang juga macet-cet,” seloroh Amien.

Ketiga proyek raksasa tersebut, diungkapkan Amien, merupakan bukti bahwa pemerintah saat ini tak lagi memiliki kendali untuk mempertahankan kedaulatan ekonomi. Ia menambahkan 54 sektor usaha yang seharusnya dapat dipegang anak bangsa, malah dikerjakan dengan bebas oleh pihak asing.

“54 usaha yang seharusnya bisa dikerjakan anak bangsa, semuanya diperbolehkan 100 persen dimiliki oleh asing dan aseng. Jadi kita makin melarat. Cuma jadi kuli, jadi kacung,” kata Mantan Ketua Umum PAN tersebut.

Senada dengan Amien Rais, politisi PAN Drajad Wibowo menilai dibukanya 54 sektor usaha untuk asing sangatlah merugikan perekonomian rakyat. Di antara usaha-usaha tersebut, adalah industri rokok, industri pengupasan umbi-umbian, dan industri akupuntur.

“Sangat merugikan usaha ekonomi rakyat. Karena ada usaha-usaha kecil, yang nanti akan diadu untuk bersaing dengan asing,” ujar Drajad yang kemudian mengungkapkan hal tersebut bisa mengancam keberadaan industri-industri rumahan milik masyarakat Indonesia di berbagai daerah.