Wali Kota Ambon Menangis! Hanya 20 CPNS yang Lolos Tes CAT


SURATKABAR.ID – Berdasarkan hasil tes online dari 1.500 CPNS Kota Ambon, diketahui bahwa baru 20 peserta yang berhasil lulus tes. Melihat hal ini, Walikota Ambon Richard Louhenapessy tak kuasa menahan air mata. Ia menangis saat meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meninjau kembali standar passing grade seleksi CPNS 2018.

Menukil laporan Teras.ID, Kamis (08/11/2018), dalam kunjungan dan jumpa pers di laboratorium IT SMP Negeri 6 Ambon, Rabu (07/11/2018) sore kemarin, Walikota Richard mengaku pesimis dengan hasil tes tersebut.

Ia mengkhawatirkan jumlah peserta yang lolos tak sampai setengah dari kuota yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.

“Tes dimulai tanggal 5 dan berakhir pada 9. Di hari hari ketiga baru 20 yang lulus sedangkan tinggal dua hari lagi tes selesai,” ujar Richard.

Itu berarti tersisa 759 peserta yang belum mengikuti tes online atau computer assisted test (CAT) untuk tingkat kota dari jumlah total 2.259 peserta tes CPNS.

Baca juga: Duh! Peserta Tes CPNS Madiun Ramai-Ramai Simpan Jimat di Bra dan Celana Dalam

Ia berpendapat, kemungkinan peserta lulus lebih banyak cukup kecil. Apalagi kuota PNS bagi Pemkot Ambon adalah 231. Kecil kemungkinan peserta mampu memenuhi jumlah kuota yang tersedia dengan waktu tes tinggal dua hari lagi.

Minta Passing Grade Dihapus

Saat memantau tes CPNS tersebut, Walikota Richard secara terbuka meminta Menpan RB hingga Presiden Jokowi untuk menghapus passing grade bagi Kota Ambon dan Maluku.

“Saya nangis lihat hasil ini. Bayangkan saja hingga hari ketiga tes, hanya 20 anak-anak kita yang lulus. Kita minta belas kasihan Presiden untuk meninjau ini (passing grade). Ini penting saudara-saudara untuk masa depan daerah kita ke depan,” tutur Walikota sambil berlinang air mata.

Walikota menyebutkan bahwa passing grade untuk saat ini sangat berat diterapkan di Indonesia timur. Misalnya seperti di Kota Ambon dan wilayah Maluku, fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar berbeda dengan di Jawa dan Sumatera.

Ia menyebutkan, pihaknya juga berkoordinasi dengan kepala daerah dari kabupaten lain di Maluku.

Mereka juga mengakui bahwa belum ada satu pun yang berhasil lulus memenuhi kuota yang ditetapkan di masing-masing kabupaten. Bahkan di Kabupaten Maluku Tengah, diketahui baru ada satu yang lulus, itu pun lulusan UGM. Sedangkan Kabupaten Seram Bagian Barat, baru ada satu orang dari lulusan luar Maluku.

Usulkan Passing Grade Kolektif

Walikota yang sempat menangis di hadapan sejumlah wartawan dan staf dari Menpan RB itu menawarkan alternatif lain kepada presiden. Opsi lain itu yakni dengan menerapkan passing grade kolektif—yang berarti tidak mengikuti standar pada tiga jenis soal yang diujiankan. Yaitu TWK, TIU dan TKP.

Lebih lanjut ia mengutarakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Gubernur Maluku Said Assaggaf dan lewat Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua, pada Jumat (09/11/2018), seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Maluku akan bertemu dan membahas masalah ini di Kantor Gubernur Maluku.

“Kita harus bersatu, tinggalkan segala perbedaan, mari kita sikapi masalah ini bersama, kita harus berangkat menemui Menpan RB, bila perlu menghadap Presiden. Kalau daerah lain tidak mau, kita Pemkot Ambon akan saya pimpin menghadap Menpan RB dan Presiden untuk perjuangkan nasib anak-anak kita peserta CPNS ini,” tandas Walikota tersebut.