Rela Jadi Pengacara Jokowi-Ma’ruf Tanpa Bayaran, Yusril Dapat Jatah Menteri?


SURATKABAR.ID – Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Arya Sinulingga menyebut bahwa Yusril Ihza Mahendra mungkin mendapat kursi menteri. Menurutnya hal tersebut tidak mustahil terjadi apabila petahana menang dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

Terkait hal tersebut, Arya, seperti yang diwartakan oleh JPNN.com pada Selasa (6/11/2018) menegaskan bahwa keputusan jatah kursi menteri untuk Yusril penuh berada di tangan presiden wan wakilnya. Ia mengungkapkan masih banyak waktu hingga tiba waktunya.

“Soal kapasitas dan kapabilitas Pak Yusril itu, memang kapasitasnya kalau menteri dulu juga pernah jadi menteri. Jadi wajar dia punya kapasitas untuk jadi menteri. Soal apakah dia bakal jadi menteri apa enggak, kan masih jauh itu,” ujar Arya ketika dimintai konfirmasi pada Selasa (6/11) kemarin.

Lebih lanjut Arya menambahkan bahwa dalam pemilihan menteri ada rumusannya tersendiri. Dan tidak ada kaitannya dengan gambaran partai politik pendukung. “Karena banyak hitung-hitungannya kan, dan pertimbangan yang tidak bisa kami prediksi. Apalagi masih lama,” jelasnya.

Ditanyai terkait sikap Yusril yang membela organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Arya menilai hal tersebut sangat wajar. Ia mengaku, pihaknya tetap memberikan ruang kepada Ketua Umum Partai Bulan Bintang tersebut untuk tetap mempertahankan keyakinannya.

Baca Juga: Tak Disangka! Gandeng Yusril Jadi Kuasa Hukumnya, Rupanya Ini Alasan Jokowi-Ma’ruf

“Kami anggap Bang Yusril profesional saja pastinya. Bukan berarti misalnya, dia bela sesuatu bukan berarti dia sepaham sama itu,” tutur Direktur Pemberitaan di Media Nusantara Citra dan juga komisaris MD Entertainment tersebut.

Yusril Diminta Mundur dari Pengacara HTI

Resmi menjadi kuasa hukum untuk pasangan nomor urut 01, politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Eva Kusuma Sundari meminta Yusril Ihza Mahendra untuk mundur sebagai pengacara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Menurutnya, penunjukan Yusril sebagai pengacara Joko Widodo-Ma’ruf tentu sudah melalui berbagai pertimbangan. Mengingat Ketua Umum PBB ini memiliki kapasitas personal serta jam terbang sebagai advokat yang tidak bisa dipandang sebelah mata.

“Tentu Pak Erick Thohir (Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf) mempertimbangkan berbagai advantage apabila Pak Yusril itu mau masuk menjadi pengacara (Jokowi-Ma’ruf),” tutur Eva ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Selasa (6/11).

Namun demikian, Eva menilai, profesionalitas dan kapasitas tetap harus dibarengi dengan moralitas. Barulah dengan begitu integritas menjadi utuh. Oleh karena itu, ia meminta agar Yusril dapat menunjukkan keseimbangan antara moralitas dan profesionalitas dalam bekerja.

“Dalam konteks ini, saya memohon kepada Pak Yusril mundur dari pengacara HTI. Karena menurut saya kontradiktif. Menurut saya, ketika menerima menjadi pengacara Jokowi-Ma’ruf, tentu menjadi pertimbangan juga bagi beliau. Tunggu saja,” pungkas Eva.