Menunggu Ketegasan Pemerintah Mengaudit dan Bekukan Lion Air


SURATKABAR.IDDengan jatuhnya Pesawat Lion Air JT-610 rute Jakarta-Pangkal Pinang yang membawa 189 orang pada Senin (29/10/2018), maka daftar kecelakaan kecelakaan maskapai Lion Air semakin bertambah panjang. Pesawat nahas tersebut sempat mengudara selama 13 menit dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Namun tak lama setelah itu, komunikasi hilang. Meski hingga kini bangkai pesawat belum ditemukan, namun diperkirakan kemungkinan besarnya benda itu berada di perairan Karawang.

Mengutip Tirto.ID, Kamis (01/11/2018), maskapai berlambang singa yang didirikan Rusdi Kirana itu tercatat telah mengalami lima kali kecelakaan. Hal ini terjadi dalam kurun waktu lima tahun belakangan. Lion Air kerap diminta DPR RI untuk memperbaiki diri, namun mata rantai kecelakaan pesawat tak kunjung terputus juga.

Tanggal 13 April 2013, pesawat Lion Air jenis Boeing 737 seri 800, bernomor penerbangan JT-904, jalur penerbangan Bandung-Bali, jatuh di perairan saat akan mendarat di Bandara Ngurah Rai pada pukul 15.10 WITA.

Sekitar dua tahun setelahnya, pesawat Lion Air jenis Boeing 737 seri 900 dengan nomor penerbangan JT-303, rute penerbangan Medan-Jakarta, mengalami insiden terbakarnya mesin pesawat saat baru dinyalakan. Empat orang terluka akibat kejadian di tanggal 24 April 2015 ini.

Memasuki 5 Januari 2016, pesawat Lion Air jenis Boeing 737 seri 900 dengan nomor penerbangan JT-388, rute penerbangan Jakarta-Pekanbaru mendarat darurat di Bandara Hang Nadim, Batam, lantaran mengalami kerusakan sayap.

Baca juga: Dari Roger Hingga Mayday, 12 Kode Rahasia Penerbangan Ini Penting Untuk Diketahui

Belum berhenti di situ, tanggal 15 Mei 2017, pesawat Lion Air jenis Boeing 737 seri 900 dengan nomor penerbangan JT-535 dengan rute penerbangan Solo-Jakarta, mengalami pecah ban saat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta.

Bahkan pada 1 April 2018 lalu, pesawat Lion Air jenis Boeing 737 seri 900 dengan nomor penerbangan JT-600, rute penerbangan Jakarta-Jambi mendarat darurat di Palembang akibat dekompresi.

Adanya daftar rentetan kejadian ini, belum lagi ditambah keluhan-keluhan dari konsumen lantaran pelayanan yang buruk membuat tercatat sudah lima gugatan hukum yang dilayangkan konsumen kepada pihak Lion Air dalam 11 tahun ke belakang.

Sedangkan untuk kejadian kecelakaan terbaru Senin lalu, Lion Air enggan disalahkan atas jatuhnya pesawat bernomor penerbangan JT-610 jalur penerbangan Jakarta-Pangkal Pinang.

Cabut Izin dan Audit Lion Air

Atas berulangnya permasalahan Lion Air, Ridwan Bae selaku anggota Komisi V DPR RI mendesak agar pemerintah mencabut izin penerbangan maskapai tersebut.

“Kalau itu memang dapat merugikan masyarakat Indonesia, pemakai penerbangan ini, maka ya harus cabut izin jangan ragu-ragu buat keselamatan bangsa dan keselamatan masyarakat Indonesia,” tandas Ridwan di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/10/2018).

Terlebih, imbuh Ridwan, Komisi V DPR RI sudah bosan berulangkali meminta Lion Air memperbaiki sistemnya.

“Dan yang terjadi apa? Lion lagi, Lion lagi,” demikian ia mengeluhkan.

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis. Ia menilai izin Lion Air memang bisa dicabut. Sebab menurutnya, kecelakaan dan keluhan konsumen yang terjadi telah menunjukkan pelanggaran pada UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

“Kalau memang begitu ya kami minta supaya diaudit saja. Diaudit, sehingga pemberian flight aproval dan audit keselamatan penerbangan terhadap maskapai Lion Air,” ujar Fary di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa kemarin.

Menurut politikus Partai Gerindra ini, laporan konsumen yang pernah dilayangkan ke pengadilan juga bisa menjadi penguat bagi Kemenhub mencabut izin Lion Air.

“Kan laporan-laporan dari masyarakat itu sudah jadi bukti tersendiri,” tandasnya.

Begitu juga dengan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Bamsoes mendesak pemerintah Jokowi segera mengaudit perusahaan-perusahaan penerbangan. Ini karena kecelakaan pesawat sering terjadi di Indonesia, terutama melibatkan Lion Air.

“Tentu kami minta kepada pemerintah segera melakukan audit dan investigasi terhadap perusahaan-perusahaan penerbangan, terutama audit terhadap mesin-mesin, yang kedua dicek kembali. Karena ini bukan peristiwa yang pertama kali,” papar Bamsoet di Ruang VIP Bandara Soekarno Hatta, Selasa sore.

Ia juga menekankan kepada pemerintah untuk memperketat izin penerbangan yang ada di Indonesia. Tujuannya agar kenyamanan dan keselamatan konsumen terjamin.

“Kalau betul kondisi [Lion Air JT-610] mesinnya sebagaimana dilaporkan kemarin sudah ada gangguan sehari sebelumnya, tapi masih terbang, kemudian pemberi izin diperiksa dan diberikan sanksi kalau ada unsur kesengajaan,” sebutnya.

Sanksi Setelah Penyelamatan Korban?

Sejauh ini, pemerintah belum menentukan sanksi bagi Lion Air. Hal ini telah diungkapkan Presiden Jokowi.

“Kami belum bicara itu [sanksi],” ucap Jokowi usai menemui keluarga korban di Terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta, Senin (29/10/2018).

Bagi Presiden, saat ini yang harus diutamakan adalah memaksimalkan proses pencarian korban pesawat Lion Air JT-610. Sebab korban dan bangkai pesawat itu belum ditemukan secara utuh.

“Semuanya saya perintahkan kerja keras malam ini. Kita masih berurusan dengan pencarian korban yang ada di lapangan,” tandasnya.

Hal serupa juga diungkapkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

“Belum. Kami bicara mengenai pencarian dulu,” kata Budi di Jakarta.

Lion Air Enggan Disalahkan

Rusdi Kirana selaku Pendiri dan CEO Lion Air Group menandaskan pihaknya siap diaudit. Meski begitu, ia berharap Lion Air tak disalahkan atas kecelakaan jatuhnya pesawat mereka yang membawa 189 orang.

“Kami berusaha yang terbaik tapi kembali lagi, kita terlalu awal bicara siapa yang salah,” tukas Rusdi saat ditemui di Hotel Ibis, Cawang, Jakarta.

Rusdi lalu meminta pemerintah bertindak secara adil terhadap Lion Air. Baginya sanksi harus berdasarkan audit yang kredibel dan mengacu peraturan hukum yang ada. Sebab jika dibekukan, ungkap Rusdi, akan berpengaruh bagi sekitar 30 ribu karyawannya.

“Ya, kami minta itu ada fairness. Kami tidak minta itu justifikasi karena emosi,” keluh pria yang kini menjabat Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia tersebut.

Sedangkan Presiden Direktur Lion Air Edward Sirait menandaskan, Kemenhub merupakan pembina dari perusahaannya. Maka dari itu dia bersedia menunggu sanksi yang akan dilayangkan Kemenhub.