Lagi! Ojek Online Akan Serbu Istana Untuk Tagih Janji Jokowi


SURATKABAR.ID – Pada Selasa (02/10/2018) besok, berbagai elemen ojek online yang tergabung dalam Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia akan berunjuk rasa di Istana Merdeka. Aksi demonstrasi ini akan dilakukan untuk menagih janji Presiden Jokowi yang berkenaan dengan perusahaan aplikator ojek daring (dalam jaringan) serta penyelesaian masalah perang tarif antar perusahaan aplikasi.

Menurut Presidium Garda Indonesia Igun Wicaksono, aksi unjuk rasa kali ini dilakukan guna menagih janji Presiden Jokowi kepada mereka dalam unjuk rasa sebelumnya, yakni pada Selasa (27/03/2018), Bulan Maret lalu.

“Saat itu, Presiden Jokowi perintahkan para menteri yang ada di ruangan agar dapat selesaikan permasalahan ojek online dengan perusahaan aplikatornya dan menyelesaikan masalah perang tarif antar perusahaan aplikasi,” ungkap Igun dalam keterangan tertulis, Senin (01/10/2018).

Menurut klaim Igun, unjuk rasa besok akan dihadiri oleh ribuan orang. Kata Igun, mereka akan memenuhi wilayah Jalan Medan Merdeka Barat dan Medan Merdeka Utara untuk menagih janji enam bulan Jokowi yang hingga kini masih juga tak kunjung terpenuhi.

Igun menuturkan, kelompoknya terus dikecewakan oleh perusahaan aplikasi yang arogan dengan menerapkan aturan sendiri. Bahkan, imbuh Igun, perusahaan aplikator kerap melakukan suspend atau pemecatan pada mitra yang kritis menuntut keadilan dan kesejahteraan.

Baca juga: Polemik Gagalnya Peraturan Transportasi Online di Indonesia

“Menanggapi hal ini pihak Pemerintah hanya berdiam diri, berlindung dibalik tidak ada undang-undang bagi ojol (ojek online),” ujar Igun.

Menurut Igun, pemerintah seperti yang tak mampu berbuat apa-apa dan membiarkan mereka yang menjadi mitra perusahaan aplikasi ojek online (para pengemudi) menerima perlakuan sewenang-wenang.

Igun menambahkan, mereka akan menuntut perlindungan pemerintah atas hak yang secara sepihak telah dipotong untuk pajak negara.

Korban Persaingan Perusahaan Antar Aplikasi

Igun menuturkan, aksi unjuk rasa yang dinamakan ‘Aksi 210’ ini merupakan lanjutan dari aksi-aksi yang terus-menerus dilaksanakan oleh berbagai elemen ojek online. Menurutnya, para pengemudi ojek online merasa dieksploitasi dan menjadi korban atas persaingan usaha antarperusahaan aplikasi yang menimbulkan gejolak sosial.

Mengutip laporan Kompas.com, Igun merasa kecewa dengan sikap pemerintah yang dinilai hanya berdiam diri dan berlindung dari ketiadaan undang-undang yang mengatur ojek online.

“Pemerintah tidak mampu berbuat apa pun, membiarkan rakyatnya yang menjadi mitra perusahaan aplikasi menerima perlakuan sewenang-wenang dari perusahaan aplikasi,” tukas Igun kemudian.