Polemik Gagalnya Peraturan Transportasi Online di Indonesia


SURATKABAR.ID – Jika mendengar istilah daring (dalam jaringan), pandangan masyarakat akan langsung tertuju pada transportasi umum berbasis online. Saat ini, transportasi umum berbasis online persoalannya selalu riuh rendah, namun tanpa penyelesaian tuntas. Alih-alih mendapat solusi efektif, justru malah muncul masalah sosial ekonomi baru bagi Indonesia di tengah minimnya lapangan pekerjaan.

Mulanya, usaha transportasi daring ini seolah-olah menjadi dewa penolong untuk menanggulangi pengangguran dan masalah transportasi umum. alhasil berbondong-bondonglah orang menjadi mitra aplikatornya. Saat itu, mitra cenderung tergiur dengan pendapatan yang fantastis serta waktu kerja yang fleksibel, demikian menurut Agus Pambagio selaku pemerhati kebijakan publik dan perlindungan konsumen, seperti dikutip dari laporan Detik.com, Senin (17/09/2018).

Bisnis transportasi daring memang “terlihat” menjanjikan selama 2-3 tahun berjalan. Bahkan, seorang ekonom ternama menyebutkan bahwa bisnis transportasi daring atau online merupakan bisnis masa depan generasi milenial.

Menurut ekonom itu, bisnis daring merupakan disruption bagi usaha konvensional. Usaha non-online akan terlindas dan mati karena tak dapat bersaing dari sisi harga. Untuk bisnis lain seperti retail, kuliner, dan lainnya kemungkinan benar bisa dikembangkan secara online—namun tidak untuk bisnis transportasi umum yang mengutamakan keamanan dan keselamatan, hal ini bukan bisnis semata.

Apapun jenis usaha yang beroperasi di wilayah kedaulatan RI harus diatur oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk keberlangsungan dan perkembangan usahanya, serta untuk keamanan dan keselamatan pelanggannya.

Baca juga: Singapura Selidiki ‘Penjualan’ Beberapa ‘PRT Indonesia’ di Situs Niaga

Jika pemain daring menolak diatur, maka negara berhak melarang mereka beroperasi. Hendaknya jangan sampai terjadi sebuah negara tunduk pada aplikator meskipun tanpa imbal balik seperti pajak.

Merugikan Mitra dan Konsumen

Kini putusan Mahkamah Agung (MA) atas PM No. 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sudah muncul. Namun, bukan berarti polemik berhenti hingga di situ.

Seperti diketahui, masalah utama kusutnya transportasi daring ini disebabkan oleh tiga hal, yakni tidak tegasnya pemerintah, “ngeyel”-nya mitra (yang tak sadar telah dimanfaatkan oleh aplikator), dan fanatiknya konsumen dengan angkutan murah dari segi ekonomi.

Ketidaktegasan pemerintah sangat dimanfaatkan oleh aplikator melalui mitra—yang tidak menyadari pihak mereka sesungguhnya telah diperdaya. Sementara itu, konsumen dibuai dengan isu harga transportasi yang nyaman, praktis lagi murah.

Begitu pemerintah menerbitkan aturan agar mitra dan konsumen terlindungi, aplikator langsung menyerang melalui tangan-tangan mitra dan konsumen. Demo dan gugatan Judicial Review ke MA langsung dilakukan, seolah- olah mitra yang melakukan. Padahal patut diduga aplikator sendirilah yang melakukannya mengingat target jumlah konsumen dan mitra yang bergabung belum optimal secara bisnis.

Dari awal, sikap aplikator yang tak mau diatur sudah terlihat. Contohnya seperti saat mereka tak mau disebut penyedia jasa angkutan umum yang punya kewajiban setumpuk. Aplikator menolak membayar pajak, tidak perlu mengikuti proses perizinan yang berlaku di angkutan umum.

Tujuan aplikator ialah memperbesar nilai perusahaan melalui pengumpulan data mitra dan konsumen sebanyak mungkin untuk dijual sebagai big data. Bagi aplikator, pengeluaran investasi triliunan demi menarik mitra dan konsumen melalui program diskon bukan suatu hal yang sulit.

Demi mengatur taksi daring, pemerintah sudah membuat beberapa peraturan perundang-undangannya, namun tak dapat diterapkan lantaran selalu diprotes oleh aplikator melalui tangan mitra. Maka, jadilah Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No. 32 Tahun 2016 harus direvisi menjadi PM No. 26 Tahun 2017; yang kemudian ditolak MA.

Alhasil muncullah PM No. 108 Tahun 2017 yang pada akhirnya juga dihentikan oleh MA melalui putusan No. 15 P/HUM/2018 tanggal 31 Mei 2018.

Apapun alasannya, kemampuan dan kewibawaan pemerintah untuk mengatur taksi daring patut diduga telah dilecehkan oleh “institusi dewa hukum” yang bernama MA, demikian menurut Agus Pambagio. Ia meragukan kejernihan berpikir dan tata cara pengambilan putusan MA.

Menurut Agus, bagaimana bisa pasal-pasal yang seharusnya dapat melindungi mitra dan konsumen dihapuskan? Pasalnya, nasib konsumen tidak dilindungi dari kemungkinan munculnya tindak kejahatan oleh mitra di taksi daring. Begitu pula para mitra, pembatalan beberapa pasal di PM No. 108 Tahun 2017 sangat membahayakan para mitra sehingga rawanlah gugatan konsumen.

Beberapa pasal dan ayat pada PM No. 108 Tahun 2017 yang dibatalkan oleh MA, seperti Pasal 27 Ayat (1) terkait dengan stiker atau tanda kendaraan taksi daring sangat berbahaya bagi konsumen. Bagaimana konsumen atau publik mengetahui bahwa taksi yang menjemputnya merupakan taksi daring yang ditunggu, bukan taksi palsu atau abal-abal?

Pasal lain yang dibatalkan oleh MA yaitu Pasal 48 ayat (10) huruf a angka 2, Pasal 48 ayat (10) huruf b angka 2, Pasal 48 ayat (11) huruf a angka 3, Pasal 48 ayat (11) huruf b angka 3, Pasal 51 ayat (9) huruf a angka 2, Pasal 51 ayat (10) huruf a angka 3, Pasal 56 ayat (3) huruf b angka 1b, Pasal 57 ayat (10) huruf a angka 2, dan Pasal 57 ayat (11) huruf a angka 2 terkait dengan uji KIR.

Jika kendaraan umum penumpang tak diuji KIR selain melanggar UU N. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan juga melanggar UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebab nasib keselamatan dan keamanan pengguna kendaraan umum dipertaruhkan.

Dua persoalan di atas saja sudah membuat dasar putusan MA atas PM No. 108 Tahun 2017 tersebut meragukan. Seharusnya MA mengundang ahli keselamatan dan keamanan transportasi karena tak semua ahli hukum paham soal keselamatan dan keamanan transportasi serta perlindungan konsumen.

Sehingga, lanjut Agus, sungguh ironis kalau banyak putusan MA bukannya melindungi warga negara, tetapi justru meletakkan posisi publik dan mitra tidak terlindungi. Fakta ini membuat Agus tak lagi percaya bahwa MA dapat bertindak adil.

Dampak Nyata dan Langkah Pemerintah

Dari pemantauan dan wawancara langsung di Jakarta, pendapatan kotor mitra (belum dikurangi biaya pribadi, operasi, cicilan, dan perawatan kendaraan) berkisar antara Rp 200.000 – Rp 600.000 per hari dengan waktu kerja rata-rata 16 jam/hari selama 27 hari/bulan.

Berdasarkan hal itu saja, tak heran jika mitra protes. Karena di awal usaha ini, mitra bisa mendapatkan Rp 300.000 – Rp 500.000/per hari bersih dengan waktu kerja lebih pendek dan fleksibel. Sedangkan faktanya, saat ini, untuk cicilan kendaraan dan BBM, mitra sering mengandalkan pada bonus yang diatur oleh aplikator secara sepihak.

Alhasil, slogan mitra untuk “waktu kerja fleksibel pendapatan besar” pun tinggal kenangan. Waktu kerja kian panjang, sementara pendapatan kian menyusut—yang pada akhirnya jadi berdampak buruk bagi kesehatan mitra.

Masih ingat ada beberapa mitra taksi online yang meninggal di mobil karena patut diduga akibat kelelahan? Fakta ini merupakan bukti betapa beratnya bekerja sebagai mitra tanpa masa depan, kecuali penyakit yang harus ditanggung oleh BPJS.

Dari sisi negara, berkembangnya usaha taksi/ ojek daring ini juga tidak membuat kocek pemerintah bertambah. Ini dikarenakan usaha transportasi daring sendiri tidak menghasilkan pemasukan dari sektor pajak. Malahan, pemerintah justru kehilangan pendapatan dari pajak perusahaan taksi konvensional yang gulung tikar karena terlibas oleh kehadiran transportasi daring/ online.

Apabila negara tak sanggup mengatur angkutan umum daring melalui implementasi peraturan, maka Pemerintah Pusat dan Daerah harus segera membenahi angkutan umum yang nyaman, aman, terintegrasi, terjangkau, lagi terjadwal. Menurut analisa Agus, point to point transportation-nya harus beres, sehingga publik merasa angkutan umum lebih baik dan lebih aman ketimbang angkutan daring.

Sebagai opsi alternatifnya, Agus menyampaikan agar pemerintah (Kemenhub) segera menerbitkan PM Perhubungan hanya untuk taksi daring saja. Jangan semua kendaraan umum bukan dalam trayek, agar mitra dan konsumen terlindungi dari ulah para aplikator yang tampaknya sudah mirip penjajah zaman sekarang.

Sementara itu, dilansir dari laman Liputan6.com, Ketua Umum Perkumpulan Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia (PPTJDI), Igun Wicaksono menyambut baik rencana pemerintah untuk membuat aplikasi transportasi online seperti Grab dan Gojek.

Keberadaan transportasi online berbasis aplikasi ini dapat membawa angin segar bagi para pengemudi transportasi online.

“Para pengemudi transportasi online selama ini merasakan perlakuan mekanisme usaha yang tidak adil dari perusahaan aplikasi swasta nasional dan asing,” ungkap Igun melalui keterangan resminya, Minggu (16/09/2018).