Cak Imin Terdepak dari Daftar Cawapres Jokowi, PDIP Siap Jika PKB Hengkang


SURATKABAR.ID Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dikabarkan tak masuk daftar kandidat cawapres Joko Widodo (Jokowi).

Atas kabar tersebut, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan jika pihaknya akan menghormati keputusan Cak Imin jika nantinya tidak lagi memberikan dukungan kepada Jokowi di Pilpres 2019. Menurut Hasto, PDIP menunggu sikap politik PKB atas isu tersebut.

Hasto menjelaskan jika dukungan di parlemen sangat penting dalam menjamin efektivitas roda pemerintahan. Oleh karenanya, PDIP terus menjalin komunikasi dengan parpol-parpol. Meski demikian, ia mengklaim jika dukungan parpol saat ini sudah cukup kuat.

Baca Juga: PKB Ogah Dukung Mahfud MD jadi Cawapres Jokowi

“Sekiranya parpol-parpol yang saat ini sudah sampaikan dukungannya yakni ada PDIP, Golkar, PPP, Nasdem, Hanura, kemudian kalau nanti ditambah PKB, itu udah merupakan kekuatan di atas 50 persen,” kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (11/7/2018), dikutip dari liputan6.com.

PKB sendiri belum secara resmi menyapaikan sikap politiknya. Namun Hasto meyakini Cak Imin bakal mempublikasikan keputusannya dalam waktu dekat.

“Kami meyakini Cak Imin dalam waktu dekat juga akan menyampaikan sikap politiknya apakah akan memberikan dukungan atau engga kami menghormati apapun sikap dari setiap parpol apapun baik PKB, PAN, Gerindra juga PKS,” kata Hasto.

Lebih jauh, Hasto mengklaim jika koalisi yang dibentuknya masih solid meski Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dengan bertemu beberapa tokoh politik belakangan ini. Airlangga baru-baru ini bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Tidak pernah, tidak ada yang saling meninggalkan,” kata Hasto.

Sebelumnya dikabarkan jika Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tak ada dalam bursa kandidat cawapres yang dikantongi Jokowi. Pernyataan ini menanggapi daftar 10 bakal cawapres yang diungkap Ketum PPP Romahurmuziy.

“Setahu saya, (nama Cak Imin) nggak masuk,” kata Kepala Badan Bantuan Hukum PDIP Junimart Girsang, dikutip dari detik.com.